Di Komnas HAM, Jokowi cerita warga Pluit diberi rusun dan TV

Jokowi memberikan penjelasan panjang lebar soal rencana Pemrov DKI merelokasi warga yang tinggal di Waduk Pluit.

Dengan membawa sejumlah dokumen soal Waduk Pluit, setibanya di Komnas HAM Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) langsung menjelaskan soal normalisasi Waduk Pluit. Termasuk rencana relokasi warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit.

Di hadapan Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila dan Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Siane Indriani, Jokowi panjang lebar memberikan penjelasan. "Rusun sewa, ongkos pemeliharaan Rp 150 ribu per bulan. Sewa biasa Rp 300-400 ribu. Ada yang punya hak milik rumah. Perlakuan berbeda. Belum kita tawarkan," kata Jokowi di Komnas HAM, Jumat (17/5).

Jokowi juga menjelaskan warga Waduk Pluit yang akan direlokasi ke rusun juga nantinya mendapat fasilitas. Seperti televisi, kulkas, kompor dan tempat tidur.

"7.000 Warga relokasi dapat rusun serta fasilitas. Ada TV, kulkas, kompor, tempat tidur. Belum sampai 7.000. Sekarang ada 1.200 unit. Tahun ini akan ada relokasi. Ada di Muara Baru, Luar Batang, Marunda, yang sudah diberi pekerjaan 300-an di KBN," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, di bantaran Waduk Pluit banyak rumah yang tidak benar. "Jakpro itu punya kita itu juga enggak bener. Yang kita benerin bukan cuma rakyat. Kita sendiri sudah melakukan dialog dengan mereka lebih dari 30, tapi kelompoknya beda. Segera saya siapin semuanya. Ke Balkot tiap hari," jelas Jokowi.(mdk/has)