Belum hasilkan Perda sepanjang 2016, DPRD salahkan Pemprov DKI
Selain berkas yang lambat, Taufik menambahkan, eksekutif juga tidak sering absen dalam rapat pembahasan.
DPRD DKI Jakarta belum pernah mengesahkan satu rancangan peraturan daerah (raperda) hingga pertengahan tahun 2016. Lambatnya pembahasan ternyata disebabkan oleh eksekutif yang tak kunjung menyerahkan draf raperda.
Ketua Badan Legislatif Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, M Taufik menjelaskan, sampai saat ini belum ada draf diserahkan oleh eksekutif. Terutama dokumen kajian akademik yang menjadi acuan dalam membahas suatu raperda.
"Kami kan harus ada pembahasan akademiknya nah itu disiapkan eksekutif. Sebenarnya kalau pembahasan akademiknya bagus, pembahasan enggak akan lama. Seperti raperda tata ruang kemarin, Pemda tidak siap," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (3/6).
Menurut dia, jika semua berkas tersebut telah diserahkan maka dalam sebulan setidaknya dua raperda dapat dibahas. Tinggal penjadwalan rapat pembahasan disesuaikan secara bergantian.
Selain berkas yang lambat, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini menambahkan, eksekutif juga tidak sering absen dalam rapat pembahasan. Ini juga menjadi alasan mengapa sampai Mei 2016 belum ada perda baru diterapkan.
"Contohnya waktu Bamus Raperda Perpasaran, itu yang datang staf," tutup Taufik.
Baca juga:
Hingga kini belum ada Perda yang dihasilkan DPRD DKI Jakarta
Ini nama-nama anggota DPRD yang mendukung adanya HMP lengserkan Ahok
Gerindra terus rayu fraksi di DPRD agar kompak gulingkan Ahok
Laporan keuangan DKI tiga kali WDP, DPRD bentuk pansus buat selidiki
Cerita Ahok dimarahi Prasetio sering lupa sebut namanya saat pidato
Pecat RT RW yang tidak lapor qlue, DPRD sebut Ahok lebay
Soal HMP, PDIP tegaskan kawal Ahok hingga selesai di Jakarta