Bedah kampung kumuh, Ahok ingin dana gratisan dari CSR

Program bedah kampung tidak lagi menggunakan dana dari APBD agar bisa dialokasikan untuk kegiatan lainnya.

Perbaikan kampung kumuh atau Program Muhammad Husni Thamrin (MHT) merupakan program percontohan kampung yang layak telah dilakukan sejak era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang dimulai Tahun 1969.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Baauki Tjahaja Purnama (Ahok) merencanakan, program bedah kampung tidak menggunakan dana dari APBD tetapi semuanya berasal dari berbagai perusahaan melalui dana CSR (corporate social responsibility).

"Kalau kita inginkan sih semua bedah-bedah ini, semua 100 persen dari CSR kenapa mesti pakai dari APBD kita," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (17/12).

Menurutnya, CSR diharapkan dapat memberikan dana bedah kampung 100 persen. Sehingga, uang dari APBD dapat dialokasikan ke program lainnya yang berguna untuk rakyat.

"Kalau ada gratisan, ya cari gratis dulu deh kenapa mesti keluar uang. CSR Mau kasih berapa, 1.000 ya boleh, orang gratis kok," katanya sembari tertawa.

Ahok mengatakan, secara teknis, hitungan biaya bedah kampung berada di Dinas Perumahan.

"Tergantung keikhlasan. Saya nggak tahu secara teknis, nanti dinas perumahan yang hitung, kalau butuh Rp 100 miliar ya Rp 100 miliar," jelasnya.(mdk/bal)