Beda dengan Ahok, Jokowi tolak naikkan premi KJS Rp 50.000

Jokowi memilih memperbaiki sistem KJS. Karena menaikkan premi membuat APBD bengkak.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui banyak hal yang perlu dikoreksi dari pemberlakuan sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sebab, menurut dia, pelaksanaan KJS ternyata masih menggunakan sistem lama yang tidak efektif.

"Kami ingin perbaiki sistem yang sudah lama, yang memang harus dibenahi," ujar Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (20/5).

Jokowi mengatakan, tidak terlalu bersepakat jika permasalahan KJS diselesaikan dengan meningkatkan premi dari Rp 23.000 menjadi Rp 50.000. Tapi peningkatan ini justru akan berdampak pada bertambahnya beban APBD.

"Kalau premi naik berarti kita harus tambah APBD. Itu jelas mengancam APBD jika dinaikkan (premi) itu," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menambahkan, dia lebih menginginkan jika sistem KJS dibenahi daripada harus menaikkan premi. "Kita tidak ingin tiap masalah harus menaikkan anggaran," pungkas dia.(mdk/lia)