Audit konsep tata ruang di Jakarta, Jokowi terganjal APBD

Jokowi mengeluh lambatnya pengesahan APBD berpengaruh pada pelaksanaan program penanganan banjir.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengaudit konsep kerja Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) di lima wilayah kota dan satu kabupaten. Tujuannya, agar semua program pembangunan di daerah bersinergi.

"Supaya connect. Supaya sambung," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Kota Jakarta, Jumat (25/1).

Mantan wali kota Solo ini menargetkan, proses audit itu selesai akhir tahun ini. Tapi untuk pelaksanaannya, lanjut Jokowi, bergantung pada sifatnya apakah mendesak atau tidak.

"Ya kita perintah bareng lah. Nanti berjalan yang lebih cepat yang mana silakan," ujarnya.

Khusus untuk penataan di kawasan pesisir utara pantai Jakarta, Jokowi menegaskan pihaknya tetap akan membuat tanggul raksasa.

"Tapi kan nunggu juga APBD diketok," jelas Jokowi.

Jokowi menyadari banyak lambatnya pengesahan APBD menjadi kendala untuk menjalankan semua planning penanggulangan banjir.

"Masa disuruh garap dalam waktu yang sangat pendek seperti ini. Duitnya dari mana? APBD belum diketok. Kesulitan saya itu ada di situ. APBD belum diketok kesulitan kita kalau mau tahu. Ditanya terus masalah tanggul, duitnya dari mana," keluhnya.(mdk/lia)