Anies Usul Revisi UU 29 Tahun 2007 di Rapat Pemindahan Ibu Kota

Pansus tersebut memiliki tiga fokus kerja sebagai bentuk respons terhadap kajian pemindahan ibu kota yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pertama adalah tentang sumber pembiayaan dan infrastruktur.

2019-09-25 19:08:12

Pemindahan ibu kota

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengikuti rapat bersama Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota. Dalam rapat itu, Anies sekaligus menyampaikan keinginannya agar Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia direvisi.

"Perlu mengalami revisi karena ada perubahan terkait status kata huruf 'I'nya DKI Jakarta," kata Anies, Rabu (25/9).

Namun Anies tidak menjelaskan secara rinci soal usulan revisi UU tersebut.

Ditemui di tempat terpisah, pansus pemindahan ibu kota mengaku telah memulai kerjanya. Pansus tersebut diketuai Zainuddin Amali dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari Fraksi Gerindra, Indah Kurnia dari Fraksi PDIP, dan Bakri dari Fraksi PAN.

"Dasar yang pertama adalah, tentang darimana sumber pembiayaannya kemudian infrastruktur yang akan dibangun nanti," ujar Ketua Pansus Zainudin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).

Kedua adalah pengkajian tempat atau lokasi ibu kota baru. Terkait lahan dan lingkungan baru ibu kota dipindahkan.

"Ini bukan hanya menyangkut lingkungan hidup saja tetapi berbagai hal termasuk lingkungan sosial dan semacamnya," jelas Amali.

Poin terakhir adalah mengenai aparatur sipil negara dan regulasi terkait. Menurut Amali, tiga hal tersebut bakal dikaji dengan porsi 70 persen kualitatif dan 30 persen kuantitatif.

"Sehingga kita objektif apakah usulan pemerintah ini layak diteruskan atau tidak, kita punya dasar," kata Amali.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)