Anies sepakat cara Ahok urai kemacetan dengan ERP

Meski menerapkan ERP, Pemerintah harus mempersiapkan alternatif bagi warga Jakarta agar beralih ke kendaraan umum massal. Sebab bila tak diberikan solusi menghadapi tagihan yang besar saat menggunakan kendaraan pribadi sama saja Pemerintah hanya memperkaya diri.

2017-01-25 23:22:25

Kemacetan Jakarta

Kemacetan menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur DKI Jakarta. Kemacetan merupakan permasalahan yang sulit terpecahkan di ibukota negara. Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T Purnama berencana menerapkan sistem electronic road pricing (ERP).

Rencana ini pun didukung cagub nomor urut tiga Anies Baswedan. Dalam hal ini, Anies setuju dengan rencana Pemprov DKI menerapkan sistem jalan berbayar untuk kendaraan roda empat demi mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Pada akhirnya kita harus gerak ke sana tapi bertahap. Kita ke ERP pakai pajak tambahan dan lain-lain. Tapi ini harus fair (adil). (Diterapkan) ketika kendaraan umum masal sudah tersedia," kata Anies di Jakarta, Rabu (25/1).

Meski menerapkan ERP, Mantan rektor Universitas Pramadina ini menilai Pemerintah harus mempersiapkan alternatif bagi warga Jakarta agar beralih ke kendaraan umum massal. Sebab bila tak diberikan solusi menghadapi tagihan yang besar saat menggunakan kendaraan pribadi sama saja Pemerintah hanya memperkaya diri.

"Kalau belum tersedia alternatif transportasi masal justru seperti mengumpulkan uang, maka seperti punishment. Itu (ERP) dibuat supaya orang mau pindah karena jauh lebih murah menggunakan kendaraan umum," kata Anies.

"Tapi kalau dikenakan pajak (tinggi), maka seperti ngumpulin uang dari mereka. Tidak mengubah perilaku," sambung Anies.

Anies melanjutkan, ERP akan relevan jika disertai solusi alternatif. Namun masalah lainnya adalah sistem ERP diterapkan hanya di berbagai jalur utama bukan sampai mendekati lingkungan rumah warga.

"Kalau dintegrasikan Pemerintah akan mengatur untuk warga menggunakan kendaraan umum masal," ucap Anies.

(mdk/noe)