Anggota LBH ngaku dipukul saat penertiban di Bukit Duri

"Sayangnya saya minus enam dan saat ditarik saya enggak bisa liat siapa yang narik atau mukul saya," ujarnya.

2016-01-12 15:56:13

Jakarta

Salah seorang anggota lembaga bantuan hukum (LBH) yang menjadi kuasa hukum warga Bukit Duri, Alldo Felix Januardy, jadi korban pemukulan saat proses penggusuran kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan tadi pagi. Dia mengklaim dipukul polisi dan Satpol PP serta Camat Tebet.

Kejadian tersebut, katanya, bermula ketika dirinya mendampingi warga Bukit Duri yang menjadi sasaran penggusuran. Saat meminta kepada pihak terkait untuk menunda eksekusi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dia mengaku ditarik berjumlah lima orang aparat.

"Saya samperin Satpol PP, camat, polisi ada di situ, saya cuma bilang proses hukum sedang berlangsung, tolong hormati proses hukum. Kalau bapak tak bisa patuhi proses hukum, ya jangan jadi pejabat. Ngapain?," kata Aldo di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/1).

"Langsung saya ditarik oleh lima Satpol PP dan polisi dibawa jauh ke jalan, sempat jatuh ke aspal, kacamata pecah, ini berdarah kena sikut," lanjutnya.

Aldo yang datang ke Komisi A DPRD DKI untuk mengikuti rapat mediasi dengan Pemkot Jakarta Selatan itu juga menuturkan, tidak dapat memastikan berapa orang dan siapa saja yang melakukan kekerasan terhadapnya itu.

"Sayangnya saya minus enam dan saat ditarik saya enggak bisa liat siapa yang narik atau mukul saya, saya hanya lihat langit. Saya enggak bisa liat," jelasnya.

Lebih lanjut, Aldo menduga tidak hanya dirinya yang mendapat kekerasan dari pihak aparat, tapi juga warga. Sebab saat itu, dia mengaku bersama warga hanya meminta kepada pejabat DKI dan aparat yang datang untuk bersikap profesional dan mematuhi proses hukum, karena gugatan warga di PTUN masih berjalan.

"Dan kita sudah ajukan gugatan ke PTUN per tanggal 5 januari sehingga tak boleh ada penggusuran sampai proses hukum selesai, tapi satpol pp dan polisi itu justru malah intimidasi warga dan saya sendiri dengan kekerasan. Itu kami sayangkan," tegas Aldo.

Selain itu, dia bersama warga Bukit Duri juga menilai pemerintah tidak kooperatif dan lebih memilih menggunakan kekerasan ketimbang berdialog.

"Sebenernya semua kasus penggusuran di DKI itu sama akarnya masalahnya pemerintah tak partisipatif dan cenderung melakukan kekerasan dalam melakukan pembangunan," terangnya.

Atas apa yang dialaminya, Aldo mengaku akan melapor ke Polda Metro Jaya atas kekerasan yang dia terima. "Sore ini saya sama temen-temen akan laporkan apa yang saya alami ke PMJ. Harapannya pihak yang tadi melakukan kekerasan itu akan ditindak proses hukum. Termasuk polisi," ungkap Aldo saat dikonfirmasi.

Seperti diketahui, 64 Rumah dan bangunan di bantaran Kali Ciliwung RT 11,12, 15, RW 10 Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan dibongkar Pemprov DKI. Pembongkaran itu dimulai sejak pukul 07.30 WIB.

(mdk/lia)