Anggota DPRD DKI nilai Djarot tak serius urus Kepulauan Seribu

Bestari berharap Pemprov DKI Jakarta serius menggarap potensi tempat-tempat wisata di Kepulauan Seribu. Sebab, Kepulauan Seribu masuk dalam 10 destinasi wisata Nasional.

2017-08-25 16:28:48

DPRD DKI

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem Bestari Barus mengkritik kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Bestari menilai kebijakan Pemprov DKI Jakarta kurang memperhatikan wilayah Kepulauan Seribu.

"Tolong dibicarakan khusus kepada saudara Gubernur, masih serius enggak ngurusin pulau seribu ini? Kalau enggak serahkan saja kepada Banten sana," kata Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (25/8).

Bestari berharap Pemprov DKI Jakarta serius menggarap potensi tempat-tempat wisata di Kepulauan Seribu. Sebab, Kepulauan Seribu masuk dalam 10 destinasi wisata nasional.

Untuk itu, Pemprov harus memberikan perhatian khusus untuk Pulau Seribu, jangan hanya fokus di daratan saja tapi harus fokusnya di daerah Kepulauan.

"Ketika kita mau kembangkan Pulau Seribu, apa sih event tingkat RT yang pernah dilaksanakan di sana atau tingkat kabupaten yang pernah terselenggara. Memancing atau apa yang pernah terdengar? Tidak pernah ada. Lantas untuk apa ada Pulau Seribu? Berikan saja ke Banten, kalau kita sudah tak mau atur itu," jelasnya

Menurutnya, warga Kepulauan Seribu sudah sangat kecewa dengan kinerja dari Dinas Lingkungan hidup sekarang. Bahkan, dia menyebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji tidak pantas lagi menduduki jabatan itu.

"Ini yg membuat kami kemudian merasa kecewa yang kemudian sepertinya Adji memang sudah tak pantas ada di situ," tegasnya

Lebih lanjut, kata Bestari, seharusnya Pemprov mempersembahkan pembangunan karena memiliki anggaran yang besar. Hal itu agar pembangunan yang berkeadilan dirasakan warga pulau seribu.

"You datang ke sana, jangan diam di kursimu yang empuk, kemudian hanya berpikir tentang bagaimana menghabiskan anggaran ini hanya untuk beli barang, barang, barang saja. Itu yang membuat kita jadi merasa kecewa dari pada kinerja dinas yang baru ini (Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta),"

Hal tersebut karena Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memangkas anggaran kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) grand design Kepulauan Seribu sekitar Rp 480 juta dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017.

(mdk/noe)