Anggaran Belanja Capai Rp5 Triliun, Pemprov DKI Komitmen Gunakan Produk Dalam Negeri
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan, nilai realisasi belanja produk dalam negeri itu menunjukan komitmen Pemprov DKI memprioritaskan produk dalam negeri. Sekaligus mendukung upaya pemerintah pusat menggunakan produk dalam negeri.
Belanja produk dalam negeri Pemprov DKI Jakarta pada anggaran 2022 mencapai Rp5,182 triliun. Nilai ini merupakan nilai belanja tertinggi se-Indonesia.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan, nilai realisasi belanja produk dalam negeri itu menunjukan komitmen Pemprov DKI memprioritaskan produk dalam negeri. Sekaligus mendukung upaya pemerintah pusat menggunakan produk dalam negeri.
"Saya kira, kita semua mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Presiden dan DKI berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri. Seperti yang disampaikan Pak Jokowi, penting bagi kita menggunakan produk-produk dalam negeri," kata Riza di Balai Kota, Senin (27/3).
Riza mengatakan, membelanjakan anggaran untuk produk-produk luar negeri merupakan upaya meningkatkan investasi, kewirausahaan, pendapatan pajak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Namun, untuk mencapai hasil saat ini, Riza mengatakan perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah.
"Penting bagi kita, pemerintah pusat ataupun Pemda untuk ke dalam belanjanya itu menggunakan belanja dalam negeri menggunakan produk dalam negeri," ungkapnya.
Dikutip melalui akun twitter @DKIJakarta, ada sejumlah informasi yang menyampaikan bahwa Pemprov DKI berkomitmen membelanjakan produk dalam negeri, di antaranya, kategori belanja tertinggi yaitu pembangunan trotoar belanja obat dan kesehatan serta pembangunan sistem penanggulangan sampah. Realisasi belanja produk dalam negeri dan UMKM terus digencarkan hingga mencapai Rp11,3 triliun.
Target Pemprov DKI Jakarta belanja produk dalam negeri mencapai sedikitnya 30 persen dari total belanja barang dan jasa selain tanah. Membentuk tim P3DN untuk mensosialisasikan dan mengawasi peningkatan produk dalam negeri di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Menginstruksikan OPD untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan UMKM pada setiap kegiatan. Memberdayakan pelaku usaha dan pemasaran di Jakarta agar menggunakan produk dalam negeri.
(mdk/gil)