Ahok soal kasus UPS tak diusut KPK: Lupakanlah sudah diambil polisi

Menurut Ahok, Dinas Pendidikan jadi lahan basah mark up anggaran.

2015-03-19 13:59:32

Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menemukan banyak permainan anggaran dalam APBD DKI Jakarta 2014. Paling banyak terlihat pada pos penganggaran Dinas Pendidikan.

Saking banyaknya, dia tidak bisa menyebutkan satu persatu dugaan mark up dalam anggaran pendidikan. Kata Ahok, biasanya anggaran yang dimainkan saat sistem pengadaan barang.

"Banyaklah macam-macam, pokoknya aneh-aneh. Ya digital laptop-laptop, proyektor, aneh-aneh saja. Semua banyak banget," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/3).

Walaupun telah menemukan dugaan mark up, mantan Bupati Belitung Timur ini memutuskan penyelesaiannya kepada kepolisian. Dia berharap dengan sistem e-budgeting, niat mempermainkan anggaran sudah tak ada lagi.

"KPK kamu udah lupakan lah, kan udah diambil polisi. Tapi tergantung KPK," ungkapnya.

Seperti diketahui, salah satu penggelembungan terbesar dianggarkan untuk peningkatan mutu ruang kelas di sekolah. Nilainya mencapai Rp 6 miliar. Angka ini tidak jauh berbeda pengadaan barang Uninterruptible Power Supply (UPS).

Sebagai contoh, pengadaan Classroom audio system (CRASS) SMA/SMK yang dianggarkan Rp. 5 miliar. Pengadaan ini diajukan oleh Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Menengah Jakarta Timur. Tujuannya untuk peningkatan Saran dan Prasarana Pendidikan.

Merdeka.com mencoba memberikan beberapa contoh lain anggaran pengadaan untuk peningkatan mutu kelas, sebagai berikut:

1. Pengadaan Collaboration Active Classroom (CAC) untuk SMK yang diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

2. Pengadaan Collaboration Active Classroom (CAC) untuk SMA yang diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

3. Pengadaan Multimedia Interactive Class untuk SMP diajukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nilai anggaran Rp 4,5 miliar.

4. Pengadaan Alat Digital Education Classroom SMAN 23 yang diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

5. Portable Wireless Interactive Digital Equiments Fot Class Room untuk SMA diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 2,5 miliar.

6. Portable Wireless Interactive Digital Equipments For Class Room untuk SMA diajukan Sudin Menengah Jakarta Timur dengan nilai anggaran Rp 2,5 miliar.

7. Pengadaan alat Digital Education Classroom SMKN 9 diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

8. Pengadaan alat Digital Education Classroom SMKN 17 diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

9. Pengadaan Digital Classroom diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Selatan dengan nilai anggaran Rp 5 miliar.

10. Pengadaan alat Digital Education Classroom SMAN 84 diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

Berdasarkan APBD DKI Jakarta 2014 yang diterima merdeka.com, tercatat ada sekitar 33 program untuk melakukan peningkatan mutu kelas yang nilainya lebih kurang Rp 148.500.000.000.

Selain itu, ada pula anggaran pengelolaan dan pengadaan pohon menghabiskan anggaran sekitar Rp 135.188.040.658 dari total anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta mendapatkan anggaran Rp 2,44 triliun dalam APBD DKI Jakarta 2014.

Ada pula anggaran pengadaan tong sampah menghabiskan anggaran senilai Rp 38.854.373.225 dengan total anggaran Dinas Kebersihan DKI Jakarta Rp 2,3 triliun dalam APBD DKI Jakarta 2014.

(mdk/lia)