Ahok sebut sosialisasi perda tak perlu, Rp 1,8 T untuk bangun rusun

Ahok: Kami bangun rusun di mana-mana. Di atas kantor, di atas sekolah, kami naikin ke atas.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok memutuskan memangkas anggaran sosialisasi peraturan daerah dalam RAPBD 2016 sebesar Rp 1,8 triliun. Menurutnya, dana itu akan lebih bermanfaat untuk membangun puluhan ribu tower rumah susun.

"Perlu tidak sosialisasi Perda? Pemahaman Undang-Undang perlu nggak? Menurut saya nggak perlu," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (30/11).

Menurutnya, sosialisasi peraturan daerah bisa dilakukan dengan mudah melalui website milik pemerintah provinsi. Hasilnya diyakini bakal lebih efektif. Tidak perlu bertatap muka secara langsung dengan masyarakat hanya untuk sekadar sosialisasi aturan.

"Ngumpulin orang ratusan juta, yang dikumpulin cuma ratusan orang. Emang kamu bisa tahu orang di Jakarta begitu banyak? Kamu taruh website saja. Nah, model ratusan miliar rupiah itu yang kami potong. Jadi saya nggak menambah komponen baru lho, saya hanya kurangi," paparnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, anggaran yang dipotong itu bisa dimaksimalkan untuk yang lebih bermanfaat, seperti membangun rusun.

"Kita menambahkan 1,8 triliun untuk bangun rusun. Jadi kita bisa mendekati 20.000-30.000 rusun di tahun 2016. Jadi kita kasih Rp 1,8 triliun untuk rusun," ungkapnya.

"Kami bangun rusun di mana-mana. Di atas kantor, di atas sekolah, kami naikin ke atas (pembangunan rusun)," tutupnya.

Sebelumnya, Ahok menemukan banyak pemborosan anggaran SKPD melalui kegiatan sosialisasi yang bisa menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah per tahunnya. Menurutnya, dana itu tak perlu ada. Karena sosialisasi peraturan sudah bisa dibaca publik melalui website atau Jakarta Smart City.