Ahok meradang BPK buat Pansus usut pembelian lahan RS Sumber Waras

Ahok menduga Pansus yang dibuat BPK ini mengabdi guna unsur politis.

2015-10-29 10:23:53

Korupsi Sumber Waras

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kesal karena Badan Pengawas Keuangan (BPK) membuat Pansus untuk mengusut tuntas kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Ahok menduga Pansus yang dibuat BPK ini mengabdi guna unsur politis

"Tapi kenapa soal RS Sumber Waras mereka bentuk pansus? BPK menemukan apa? Scanner? UPS? Ada enggak dia bikin Pansus? Jadi ini sudah pansus politik. Ya sudah biasa lah," kata Ahok di Balai kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Namun, Ahok menilai ada yang janggal dalam kasus ini. Ahok menuding dalam kasus RS Sumber waras, mengapa BPK sampai membuat Pansus dan cenderung mempermasalahkan.

Namun, Ahok tak masalah dengan kinerja Pansus itu. "Ya memang itu haknya dia kan, saya pikir lapor lebih bagus ya," katanya.

Ahok pun membandingkan dalam pembelian UPS (Uninterruptible Power Supply), scanner dan ESMS (Electronic System Management Sekolah) yang telah dibeli tidak dipermasalahkan. Terlebih lagi kasus UPS, Scaner dan ESMS tidak tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Ahok juga mengatakan, Ahok pembelian lahan RS Sumber Waras sudah berada di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak seperti tudingan BPK yang mengatakan pembelian lahan RS Sumber Waras tidak sesuai dengan NJOP.

Hal yang ditakutkan Ahok, adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyidik BPK DKI Jakarta dalam kasus ini. Untuk itu, Ahok mengatakan akan mengirimkan surat kepada Dewan Etik BPK RI untuk memeriksa apakah benar terdapat pelanggaran atau dugaan tendensi politik dalam pengusutan kasus RS Sumber Waras ini.

"BPK DKI kita kirim surat ke kode etiknya BPK RI. Kita menganggap kepala BPK DKI terlalu tendensius, menjadikan ini untuk dibalikin, ini barang udah dibeli, harganya di bawah NJOP. Balikin kerugian negara enggak? Kerugian juga," tegas mantan Politisi Gerindra ini.

Seperti diberitakan, Panitia Khusus tindaklanjut Badan Pengawas Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) ke Badan Pengawas Keuangan DKI Jakarta di Kantor BPK DKI Jakarta, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Rabu (28/10) kemarin.

Penyerahan berkas Pansus tersebut dilakukan oleh Ketua Tim Pansus, Triwisaksana ditemani oleh Wakil Ketua DPRD, Abraham Lunggana alias Lulung.

Usai menyerahkan berkas LHP, Sani mengungkapkan laporan yang paling menjadi sorotan adalah soal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga memiliki indikasi kerugian APBD terbesar.

(mdk/eko)