Ahok lebih pilih KJP ketimbang naikkan tunjangan guru swasta

Ahok berencana menambah anggaran KJP di APBD Perubahan 2014 menjadi Rp 2 triliun, yang sebelumnya Rp 700 miliar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku lebih memilih memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk siswa-siswa sekolah swasta ketimbang menaikkan Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) untuk guru-guru sekolah swasta di Jakarta. Untuk itu, Ahok berencana menambah anggaran KJP di APBD Perubahan 2014 menjadi Rp 2 triliun, yang sebelumnya Rp 700 miliar.

"Makanya kita ingin guru-guru dan komite sekolah swasta yang putusin mana yang tidak mampu. Makanya kita pingin anggaran kita di perubahan itu, misalnya Rp 700 miliar lebih nih untuk KJP. Kita pingin naikin jadi Rp 1,5 hingga Rp 2 T. Baru bisa menjangkau. Sehingga si anak sekolah swasta bisa sampai selesai," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/3).

Ahok menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing sekolah mengenai persoalan tunjangan dan persoalan gaji. Tunjangan tersebut didapat melalui bayaran-bayaran siswa sekolah tersebut.

"Ya dari murid-murid yang bayar uang sekolah. Kalau dia enggak mampu baru kita bantu hibah, bangunan atau apa. Kita kasih (bantuan) ke murid saja, konsep kita begitu. Karena target kita kan supaya semua orang dapat pendidikan," kata dia.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan apabila sekolah swasta tersebut tidak mampu membayar tunjangan dan gaji tersebut maka pihak Pemprov DKI akan membeli sekolah tersebut.

"Guru-gurunya ditampung seperti apa honorer, ini mesti dibikin sistem," pungkas dia.(mdk/dan)