Ahok kesal banyak aset DKI hilang dijarah orang

Banyak aset Pemprov DKI yang kini dikuasai swasta. Anehnya Pemprov DKI sering kalah di pengadilan saat berebut aset.

Sejumlah aset seperti fasilitas sosial milik Pemprov DKI Jakarta sering sekali dicatut pihak tertentu sebagai kepunyaan mereka. Parahnya, pengadilan kerap memenangkan pihak lain atas aset yang jelas-jelas milik DKI.

Mencegah kasus ini terulang, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membentuk program sensus barang milik daerah provinsi DKI.

"Kita di pengadilan sering kalah. (Aset) hilang nggak ada bukti tertulis," keluh Basuki di Balai Kota Jakarta, Jumat (23/8).

Menurut Basuki, fisik aset itu sesungguhnya ada. Namun, surat atau sertifikatnya tak jelas di mana. Hal inilah yang membuat pemprov sulit mempertahankan aset milik DKI.

"Saya nggak tahu (total aset), tapi kalau dilihat dari beberapa kasus mungkin ada aset yang tidak terdata. Ada barang tapi suratnya nggak jelas. Makanya tema pendataan ini yang tersensus barangnya harus ada," tambahnya.

Dengan adanya pendataan seperti ini, pria yang akrab disapa Ahok ini berjanji akan memperjuangkan semua aset yang memang milik DKI.

"Kalau data benar bisa kita ambil. Sampai ke pengadilan," tegasnya.

Meski demikian, sebagian besar aset DKI yang dimiliki secara ilegal sebagian besar sudah diserahkan ke pemprov. Tapi lagi-lagi, soal surat menyurat masih berantakan.

"Banyak dari pengembang yang sudah diserahkan kepada kita. Kita udah pakai buat taman tapi suratnya nggak pernah beres. Terus ada oknum yang tahu itu taman diperjualbelikan, terus sempat itu kan yang di Tambora RW masuk penjara. Si RW tahu sejak dia muda itu tahunya taman itu asetnya orang dan orang itu tunjukkin suratnya," jelasnya.

"Nah ini model-model itu yang harus ada sensus, makanya kita komitmen, KPK juga bantu," ungkap Ahok.(mdk/ian)