Ahok janji blacklist outsourcing yang gaji di bawah UMP

"Itu pelanggaran. Perusahaannya harus kita tutup," ujar Ahok.

Kemarin penjaga keamanan (satpam) di Rusun Pinus Jakarta Timur melakukan aksi tutup pintu gerbang Rusun hingga menyusahkan aktivitas penghuni. Hal itu dilakukan satpam karena gaji mereka belum dibayar.

Kini, ganti penjaga seluruh pintu air di Jakarta juga tidak digaji. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjanji akan memasukkan daftar hitam (blacklist) perusahaan outsourcing yang tidak membayar honor kepada pegawai, atau membayar tapi tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Itu pelanggaran. Perusahaannya harus kita tutup," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/5).

Menurutnya, perusahaan outsourcing juga sudah sepakat untuk membayarkan upah pegawai sesuai dengan UMP sebesar Rp 2,2 juta. Dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengumpulkan sejumlah perusahaan untuk dicek.

"Kita suruh bagian BKD untuk kumpulkan dan cek semua. Kontrak outsourcing itu sesuai UMP atau bukan," katanya.

Pihaknya pun akan mengecek ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, terkait dengan belum dibayarnya honor kepada penjaga pintu penyaringan sampah sejak Februari silam.

"Kami akan cek ke dinas. Dan harus segera di selesaikan permasalahan ini," tandasnya.