Ahok instruksikan lebaran tahun ini tidak ada operasi yustisi
Ahok berkata, "kenapa kita undang turis datang tapi menolak warga Indonesia datang ke Jakarta?"
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta semua orang mengubah persepsi tentang arus mudik dan balik. Sebab di kota-kota besar tidak terdapat operasi yustisi.
"Di kota besar tidak ada lagi operasi yustisi. Kenapa kita undang turis datang tapi menolak warga Indonesia datang ke Jakarta," ujar Ahok mewakili Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai IRUP apel Siaga Pengendalian Arus Mudik-Balik Idul Fitri 1434H di Lapangan Parkir Eks IRTI monas Jakarta, Rabu (31/7).
Menurut dia, selama ini warga pendatang yang memiliki pekerjaan tetap seperti pembantu rumah tangga di ibu kota tetapi tidak memiliki KTP DKI ditangkap saat operasi yustisi. Untuk tahun ini, Ahok ingin mengubah hal tersebut.
Dia menjelaskan, orang yang memiliki pekerjaan jelas harus dibolehkan tinggal di Jakarta. "Harus ubah persepsi ini, sehingga nanti tidak ada lagi PKL di jalan raya, rumah-rumah liar di sungai dan waduk," ucapnya.
Selain itu, Mantan Bupati Belitung Timur ini berharap semua SKPD dapat menjaga kebersihan dan keamanan selama libur lebaran. Karena, selama ini seringkali terjadi kemalingan saat warga mudik lebaran.
"Jangan sampai pulang mudik harta ludes. Terima kasih aparat TNI, Polri dan Kementerian Perhubungan," ucapnya.
Untuk Dinas Perhubungan, Ahok meminta agar bus-bus yang tidak laik dilarang untuk beroperasi. Kemudian, harus melakukan sosialisasi kewaspadaan terhadap tindak kriminal di dalam angkutan umum.
"Jangan sampai ada yang dibius di bus. Stop kendaraan sembarangan, Dishub harus tegakkan. Dicabut saja izin trayek. Bus-bus tidak layak harus distop. Kita pikirkan keamanan dan kenyamanan," jelasnya.
Ahok juga berharap apel persiapan mudik Lebaran selama ini mengubah rutinitas apel seperti biasanya. Sehingga seluruh elemen harus kompak. Dalam apel siaga ada 2000 personel dari berbagai instansi, yakni Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, biro-biro setda provinsi DKI Jakarta, TNI, Polri dan sebagainya.