Agar hunian DP 0 Rupiah ala Anies-Sandi tak sekadar tepati janji politik

Pengamat properti Panangian Simanungkalit, yang perlu dikritisi adalah jangan sampai program ini hanya sekadar memenuhi janji politik Anies-Sandi selama kampanye. Sebab, kebutuhan akan rumah di Jakarta sangat tinggi. Menurut data, katanya, kekurangan rumah atau backlog di Jakarta mencapai 300 ribu unit.

2018-01-20 07:33:00

DP rumah nol rupiah

Satu persatu janji semasa kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017, ditunaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno. Teranyar, program hunian dengan down payment (DP) 0 Rupiah.

Proses groundbreaking alias peletakan baru pertama sudah dilakukan pada Kamis 18 Januari kemarin. Sebagai lokasinya, dipilih lahan seluas 1,4 hektare di kawasan Jalan H Naman Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Ada dua tower yang akan dibuat sebagai hunian vertikal. Sedangkan jumlah yang disediakan mencapai 703 unit dengan dua tipe. Yakni tipe 36 yang akan dibangun 513 unit dan tipe 21 untuk 190 unit tipe 21.

Untuk tipe 36, harga yang ditawarkan Rp 320 juta. Sedangkan tipe 21 ditawarkan seharga Rp 185 juta.

Syarat utama bisa memiliki hunian ini adalah memegang KTP DKI Jakarta. Warga yang tertarik bisa mendaftar mulai April 2018 mendatang. Direncanakan proses pembangunan memakan waktu selama 1,5 tahun, di mana PD Pembangunan Sarana Jaya sebagai pelaksana. Proses jual beli akan dimulai setelah dibentuk Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).

Untuk skema pembayaran, akan digunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Untuk meringankan pembayaran angsuran atau cicilan, uang mukanya akan disubsidi melalui Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Nanti akan dibuatkan skema oleh BLUD. Yang cicilannya 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan lain-lain akan dibuatkan di situ. Jadi tidak seragam. Justru dengan cara begitu maka warga bisa mencicil sesuai dengan kemampuan. Jadi tujuannya adalah harganya seragam tapi cara atau besaran kreditnya bisa diatur sesuai dengan kemampuan," jelas Anies.

"Kemudian FLPP itu artinya dengan skema DP 1 persen lalu, maka yang 1 persennya dari kita. Jadi pembiayaan DP-nya menjadi 0 persen karena yang 1 persen disediakan lewat APBD," sambung Anies.

Sejumlah orang pesimis program ini akan sukses berjalan. Apalagi BLUD yang bakal mengurusi segala macam terkait proyek ini belum terbentuk. Sementara, pembangunan sudah dimulai.

Meski ada yang kontra, pengamat properti Panangian Simanungkalit, menilai sejumlah persoalan yang dikritik banyak orang soal program DP 0 Rupiah hanya masalah teknis yang bisa dilakukan sambil berjalan.

"Itu soal teknis yang bisa dikerjakan sambil berjalan, justru yang kita harus lihat keberanian politiknya sudah ada tinggal disinkronkan dengan program satu juta rumah Presiden Joko Widodo," kata Panangian saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (19/1).

"Jadi DKI seakan berikan nol, namun sebenarnya dia mensubsidi DP 1 persen dari APBD. Karena tak ada loan yang nol rupiah," sambungnya.

Selain itu, dia juga harapkan untuk bunga KPR yang diterapkan pemerintah pusat yakni 5 persen. Untuk tenornya alangkah lebih baik jika diberikan sampai 20-25 tahun.

"Sebab makin panjang tenor, maka makin banyak orang yang terbantu mengakses rumah itu," katanya.

Justru, kata Panangian, yang perlu dikritisi adalah jangan sampai program ini hanya sekadar memenuhi janji politik Anies-Sandi selama kampanye. Sebab, kebutuhan akan rumah di Jakarta sangat tinggi. Menurut data, katanya, kekurangan rumah atau backlog di Jakarta mencapai 300 ribu unit.

"Sehingga alangkah baiknya jika dalam lima tahun kepemimpinan Anies-Sandi bisa memenuhi 20 persen dari kekurangan itu. Atau sekitar 60.000 unit selama lima tahun ke depan. Jika yang sekarang dibangun 700 unit, maka selanjutnya diharapkan bisa sisanya terbangun," katanya.

"Kalau tidak atau berhenti sampai di 700 unit itu, ya sama saja hanya pencitraan karena janji kampanye. Sebab ini sangat bagus apalagi bila jadi program permanen yang bisa dilanjutkan pemerintahan berikutnya," kata dia.

Lalu caranya agar terealisasi, Pemprov DKI lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melakukan kerja sama dengan pihak swasta. Cara lainnya, memberikan dispensasi ke pengembang untuk menambah Koefisien Lahan Bangunan (KLB) yang kompensasinya menyediakan rumah susun.

"Seperti yang dilakukan pemerintahan sebelumnya dengan membangun simpang susun Semanggi. Itukan semua uang swasta, Pemda gak ada keluar uang. Jadi tinggal kemauan kuatnya saja," jelas dia.

Dia berharap program ini sangat baik. "Sebab sudah selayaknya Jakarta seperti ini, ini buktikan pro rakyat bukan dihabiskan untuk investasi secara berlebihan. Dan konsep ini sukses diterapkan di Singapura," tegas dia.

(mdk/lia)