7.558 Warga Jateng Dapat Bansos di Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada warga yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta. Bansos diberikan kepada warga Jawa Tengah yang berada di DKI, dan pengendara ojek online.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada warga yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta. Bansos diberikan kepada warga Jawa Tengah yang berada di DKI, dan pengendara ojek online.
"Distribusi Bansos di antaranya, warga Jawa Tengah yang berdomisili di Jakarta berjumlah 7.558 orang dan pengemudi ojek online, dalam hal ini Gojek, berjumlah 55.599 orang," ujar Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, kepada perwakilan Paguyuban Warga Jawa Tengah dan perwakilan Mitra Gojek di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (20/5).
Selain itu, bansos juga diberikan kepada pemelihara tempat-tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Viahara, Pura, Klenteng) berjumlah 12.071 orang.
Sri menyampaikan, pelaksanaan kegiatan ini sebagai implementasi dari Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta.
Adapun mekanisme penyaluran bansos bagi warga Jawa Tengah dilakukan secara bersama-sama dengan Perwakilan Kantor Penghubung Provinsi Jawa Tengah yang ada di Jakarta. Sedangkan, penyaluran bagi pengemudi Gojek bekerja sama dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek).
"Proses distribusi dilakukan selama 2 hari di 5 wilayah Kota Administrasi dibantu oleh Suku Dinas Sosial masing-masing wilayah. Sementara, untuk distribusi bansos bagi pemelihara tempat-tempat ibadah dilakukan atas kerja sama dengan DMI, PGPI, PHDI, WALUBI dan MATAKIN," rinci Sri.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bansos sejak 9 April 2020. Pada tahap 1, bansos diberikan kepada 1.194.633 KK dan saat ini telah memasuki tahap 2 berjumlah 1.147.532 KK.
Dalam kesempatan ini, Sri juga memaparkan, saat ini tengah dilakukan pendistribusian bansos tahap 2 di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 2.451.708 KK.
"Kami berbagi tugas dengan Kementerian Sosial, itu kurang lebih ada 1,3 juta di-cover oleh Kemensos dan selebihnya sebanyak 1.147.532 di-cover oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk mitra Gojek dan Jawa Tengah itu memang melalui APBD DKI Jakarta," terangnya.
Sri juga berpesan kepada perwakilan Paguyuban Jawa Tengah untuk memonitor pergerakan penduduk Jawa Tengah di Jakarta jelang Idul Fitri agar tidak mudik lebaran. Hal ini sesuai arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta bahwa PSBB di Jakarta diperpanjang sampai 4 Juni 2020, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap berada di rumah dan tidak keluar dari Jakarta.
(mdk/rnd)