6 Cara Ahok buka-bukaan
Transparansi memudahkan publik untuk memantau setiap anggaran yang masuk, maupun keluar.
Asas keterbukaan publik menjadi pedoman bagi kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Berbagai cara pun dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Video Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) rapat dengan jajarannya selalu diunggah ke Youtube. Ahok ingin menunjukkan kepada warga Jakarta, jika dirinya bekerja berdasarkan asas transparansi. Pegawai Negeri Sipil (PNS) selalu diidentikan dengan orang-orang yang santai. Jika tidak ada kesibukan di jam kerja, mereka lebih sering ngobrol dan main game. Tak hanya itu, PNS kerap dituding suka membolos. PNS juga suka datang dan pergi meninggalkan ruangan sesuka hati di luar kepentingan kantor. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjanji bisa dihubungi warga Jakarta setiap saat. Jika ada permasalahan, warga diminta tidak sungkan-sungkan menghubunginya. Bahkan Ahok mengaku sampai memiliki 11 nomor telepon. Dalam blognya www.Ahok.org, Ahok menulis gaji Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Gubernur Jakarta menerima gaji pokok sebesar Rp 3.000.000/bulan, sedangkan Wakil Gubernur Jakarta sebesar Rp 2.400.000/bulan. Pada tanggal 17 Oktober 2012 atau dua hari setelah dilantik jadi wakil gubernur, Ahok bersilaturahmi sekaligus memberikan arahan dengan pegawai Pemprov DKI Jakarta di Kantor Balai kota. Basuki Tjahaja Purnama juga menggelar kerja sama dengan Telkom untuk timbangan sampah secara digital dan online. Kerja sama diwujudkan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta.
Sebagai wakil gubernur, Ahok ingin menerjemahkan keinginan Jokowi dalam menyampaikan kinerja dan transparan kepada publik. Sehingga memudahkan publik untuk memantau setiap anggaran yang masuk, maupun keluar.
Dalam sidaknya, Ahok berulang kali menyampaikan visi misi kepemimpinannya bersama Gubernur Joko Widodo, yakni melakukan penghematan, meningkatkan pelayanan dan transparan dalam menggunakan anggaran.
Berikut usaha Ahok untuk mewujudkan asas transparansi dan keterbukaan informasi publik tersebut:Rapat diunggah ke Youtube
"Jadi ini agar masyarakat tahu saja, ini uang masyarakat bukan uang kami. Masyarakat berhak tahu," kata Ahok.
Bahkan video Ahok ketika rapat membahas anggaran Dinas Pekerjaan Umum yang diunggah di Youtube ditonton sebanyak 1 juta kali. Video tersebut diunggah pada tanggal 8 November 2012 dengan judul 'Wagub Provinsi DKI Jakarta Bpk Basuki T. Purnama Menerima Paparan Dinas PU di Ruang Rapat Bappeda'.Gunakan CCTV untuk pantau anak buah
Tak ingin anak buahnya juga dituding demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memerintahkan Biro Umum Pemprov DKI serta seluruh camat dan lurah untuk memasang closed circuit television (CCTV) yang terhubung ke ruang kerjanya. Tujuannya, agar pria yang akrab disapa Ahok ini bisa memantau sekaligus mengawasi tindak-tanduk PNS mana yang tidak taat peraturan dan itu bakal dijadikan penilaian.
"Saya ingin bisa memantau kerja SKPD dari ruangan saya. Begitu pula dengan lurah, camat, walikota, CCTV-nya supaya bisa disambungkan, bisa dipantau kerjanya," kata Ahok saat sidak beberapa waktu lalu.11 Nomor telepon
"Seberapa jam kita bantu masyarakat, ada pelayanan publik apa saja yang kurang lapor kepada saya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/11).
"Saya memiliki 11 nomor telepon, SMS lebih baik. Ini nomor telepon Pemda, 081317446408. Ini nomor asli saya untuk jaringan Pemda di DKI," imbuh Ahok.
Ahok meyakinkan kalau nomor yang dia sebut tersebut adalah benar-benar miliknya. Kalau pun nomor tersebut hilang, Ahok akan kembali minta nomor yang sama kepada pihak provider.
"Itu resmi nomor saya, kalau hilang bisa saya minta kembali ke provider," janji Ahok.Blog Ahok
Sedangkan untuk perinciannya sebagai berikut:
Gaji pokok gubernur Rp 3.000.000
Tunjangan jabatan gubernur Rp 5.400.000
Biaya rumah tangga/rumah dinas 30.000.000 jadi totalnya Rp 38.000.000
Gaji pokok wakil gubernur Rp 2.400.000
Tunjangan jabatan wakil gubernur Rp 4.300.000
Biaya rumah tangga/rumah dinas Rp 20.000.000 jadi totalnya Rp 26.700.000
Untuk biaya lain-lain (dana operasional) belum diketahui karena menunggu SK gubernur. Ahok berjanji akan menginformasikan lebih lanjut melalui situs miliknya.PNS wajib pakai name tag
Bahkan Ahok sempat menegur PNS yang tidak memakai name tag atau tanda pengenal, agar mudah dikenali atau ada masyarakat yang meminta bantuan.
"Tolong nama (name tag) yang belum dipakai, apalagi (PNS) BKD itu wajib pakai nama. Yang pakai kerudung bisa pakai identitasnya di luar, supaya bisa kebaca dan saling kenal," tambah Ahok.Timbangan sampah online
"Kita pengen supaya semua timbangan itu digital dan online dan semua bisa tahu. Kan semua digital dan online bisa lihat CCTV jadi biar ketahuan siapa yang bohong. Dia cuma angkut (sampah) sekali tapi bilang dua kali itu kan semua ada catatannya," tegas Ahok, sapaan akrabnya.
Dia menambahkan, sistem pengangkutan sampah 2-3 bulan terakhir sudah bagus. "Jadi mereka ngerti apa yang diharapkan. Jadi sepertinya semua orang di Jakarta ini pintar-pintar, ngerti semua. Nggak selesai karena uang kurang.