5 Teladan antikorupsi Jokowi-Ahok

Berikut ini 5 teladan antikorupsi Jokowi-Ahok.

2013-10-15 07:01:00

Jokowi ahok

Hari ini tepat setahun Jokowi-Ahok dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Banyak gebrakan yang terjadi selama kepimpinan keduanya. Bukan saja gebrakan dalam tatanan Ibu kota Jakarta, melainkan juga dalam hal pemberantasan korupsi.

Jokowi-Ahok sangat mendukung penuh pemberantasan korupsi yang telah mengakar di dalam birokrasi Indonesia. Berbagai tindakan pencegahan dilakukan keduanya.

Apa saja tindakan mereka?

Sebulan dilantik, Jokowi datangi KPK

Sebulan setelah dirinya dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berinisiatif mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (27/11). Kedatanganya guna bekerjasama dengan KPK untuk menjadikan Ibukota sebagai daerah percontohan anti korupsi.

"Ke KPK mungkin pak Gubernur, saya yang di dalam saja," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota Jakarta, Senin (26/11).

Ahok mengatakan alasannya mengapa dirinya tidak ikut Jokowi ke KPK. Yakni jika dirinya dan Jokowi sama-sama melakukan kunjungan keluar, justru tidak akan menghemat anggaran. "Jangan berdua dong boros," tandasnya.

Kembalikan gitar bas Mettalica ke KPK

Jokowi mengembalikan sebuah gitar bas pemberian personel grup band Mettalica, Robert Trujilo. Gitar tersebut dikembalikan kepada KPK lantaran pemberian itu termasuk dalam penerimaan gratifikasi.

"Saya suruh antar ke sana (KPK)," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (6/5).

Jokowi tak ingin hanya karena masalah gitar bas menjadi polemik. Apalagi terjerat masalah gratifikasi.

"Ya sudah toh. Yang penting sudah pernah saya pegang. Jangan sampai gini loh, gara-gara masalah gitar dibilang gratifikasi," ujar Jokowi.

Sebelumnya, KPK mengimbau kepada Jokowi agar melaporkan gitar bass pemberian dari personel Metallica tersebut. Sebab, Jokowi adalah penyelenggara negara.

Ahok patuhi KPK soal larangan mobil dinas untuk mudik

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkejut mendengar pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menilai, mobil dinas pejabat dapat masuk sebagai tindak korupsi bila digunakan untuk keperluan pribadi, seperti mudik. Terlebih apabila menggunakan bahan bakar yang dibiayai kantor.

"Oh korupsi ya?" ujar Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (31/7).

Ia pun mengubah pernyataannya yang sebelumnya membolehkan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik dan mengikuti aturan dari KPK. "Ya udah, kalau kata KPK nggak boleh ya, nggak boleh," lanjutnya.

Ahok pun menjelaskan, mengenai mobil dinas yang bisa saja digunakan mudik merupakan pendapat pribadinya. Apabila ternyata secara resmi mobil dinas masuk ke dalam fasilitas negara yang dilarang penggunaanya untuk keperluan pribadi, maka Pemrov DKI pun akan turut mematuhi aturan tersebut.

"Itu kan menurut saya, pribadi. Kalau peraturannya nggak boleh, ya nggak boleh. Sama kayak dulu terima parsel, begitu KPK menyatakan terima parsel nggak boleh, akhirnya kita instruksikan tidak boleh terima parsel. Iya dong. KPK perintah apa, kita ikut," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Lurah atau Camat terlibat korupsi langsung dicopot

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), mengatakan jika ada Camat maupun Lurah dan pejabat di lingkup Pemprov DKI Jakarta beserta jajarannya terlibat korupsi langsung saja dicopot. Jawaban itu dilontarkan saat menanggapi kasus penangkapan Lurah Ceger, Jakarta Timur, Fanda Fadly Lubis dan bendaharanya, Zaitul Akman, terkait dengan dugaan penyelewengan dana APBD DKI sebesar Rp 450 juta.

"Kalau sudah seperti itu, bukan dinonaktifkan lagi, nanti langsung diganti lah," katanya di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati No. 7, Jakarta, Senin (14/10).

Sementara itu, wakil Gubernur Ahok mengapresiasi tindakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur terhadap penangkapan itu.

"Bagus itu, tangkap saja. Jadi siapapun yang main harus ditangkap," tegas Ahok di Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Menara Iman, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu, (13/10).

"Saya kira penangkapan-penangkapan ini sangat bagus. Yang berpikir untuk main, biar mereka bertobat," ucapnya.

Namun terkait pergantian camat dan lurah secara besar-besaran, Jokowi maupun Ahok masih belum akan dilakukan. Pasalnya, keduanya lebih memilih memperbaiki kinerja camat dan lurah dulu dibandingkan melakukan pergantian secara keseluruhan.

Diketahui, pada pemilihan Lurah dan Camat itu dari hasil lelang jabatan yang diadakan oleh keduanya.

"Ya waktu lelang jabatan memang hasilnya begitu. Tapi mosok semuanya diganti. Ya nanti dilihat dilapangannya bagaimana. Saya lihat sudah ada perubahan," ujarnya.

Semua pelayanan berbentuk online

Dalam rangka mencegah terjadinya praktik tindak pidana korupsi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan membuat program sistem pelayanan publik berbentuk online. Menurut Jokowi, dengan sistem online ini, tidak ada hubungan langsung orang per orang.

"Semua akan dibikin online. Pelayanan pajak, misalnya sekarang online. Jadi tidak ada hubungan orang per orang," ujar Jokowi, Senin (14/10).

Selain itu, pelayanan di tingkat kelurahan juga diminta diproses dengan cepat. Sehingga tidak terjadi tawar menawar antar warga kepada pejabat pelayanan publik setempat.

Kemudian, Jokowi juga akan membuat poster yang berisi tentang transparansi anggaran pihaknya. Poster itu nantinya akan ditempel di setiap kelurahan maupun kecamatan yang gunanya dapat diketahui publik.

"Sehingga masyarakat bisa tahu, oh ini ada pengerjaan jalan di daerah, saya dananya berapa, habisnya berapa," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan nantinya data anggaran ini akan dimasukan juga ke dalam situs web pemprov DKI agar sewaktu-waktu masyarakat bisa mengaksesnya.

(mdk/mtf)