3 in 1 bakal dihapus, wacana ganjil genap kembali mencuat

Ahok berdalih sistem ganjil genap diwacanakan sampai menunggu sistem ERP selesai.

2016-04-05 15:56:19

Penghapusan 3 in 1

Pemprov DKI Jakarta berencana menghapus sistem 3 in 1 karena dianggap jadi ajang eksploitasi anak oleh orangtuanya yang menjadi joki. Hari ini, sudah diuji coba sejumlah jalan protokol tanpa 3 in 1 sampai sepekan ke depan.

Bila benar dihapus, sistem apa yang diterapkan sebagai pengganti mengatasi tingginya volume kendaraan?

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mempertimbangkan menerapkan kebijakan ganjil genap sebagai pengganti 3 in 1. Keputusan penerapan aturan ganjil genap akan diputus setelah diketahui hasil evaluasi penghapusan 3 in 1 selama dua pekan ke depan.

"Tapi belum terlalu cepat ya, apakah kita akan balik lagi ke ganjil genap. Tergantung evaluasi dua minggu ini. Kalau evaluasi dua minggu ini kemacetannya mirip ya nggak perlu terapkan," kata Ahok, sapaan Basuki. Demikian dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Beritajakarta.com, Selasa (5/5).

Aturan ganjil genap ini sudah pernah diwacanakan beberapa waktu lalu. Aturan tersebut rencananya diterapkan sebelum menuju ke sistem Electronic Road Pricing (ERP). Kemudian wacana dibatalkan, karena diperkirakan penerapan ERP bisa lebih cepat.

Nyatanya hingga saat ini sistem ERP belum bisa diterapkan lantaran aturan yang tidak mudah. Ahok lagi-lagi berjanji ERP akan segera diterapkan meskipun molor dari waktu yang ditentukan sebelumnya. Paling lambat, kata dia, ERP baru diberlakukan tahun depan.

"Memang dari awal 3 in 1 sudah mau kami hapus. Karena itu banyak membuat kemacetan di pinggiran. Nah kamu mau menuju ERP, waktu mau menuju ERP kami pikir bisa cepat ternyata kan memang aturannya enggak gampang," dalihnya.

Ditambahkan dia, kajian soal ganjil genap sudah ada meski belum juga sempurna. Utamanya, soal pergantian kendaraan.

"Polda kami akan minta tidak boleh menerima penggantian nomor pelat. ERP tahun depan kami usahakan pasang, kami mau lelang," tandasnya.

Terpisah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menilai penghapusan zona 3 in 1 tidak perlu menunggu pembangunan ERP rampung.

"Karena itu (3 in 1) lebih banyak masalahnya. Lebih banyak penyimpangan," kata Djarot.

Namun demikian, diakui Djarot, penghapusan 3 in 1 berpotensi memicu kemacetan. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan memperbanyak bus Transjakarta. Diharapkan, masyarakat berpindah ke moda transportasi publik.

"‎Kita tunggu ERP dan sekarang sudah dilelang, kalau itu kita percepat. Three in one berhenti, kata Pak Gubernur ganjil genap, kita lihat seperti apa," tandas Djarot.

(mdk/lia)