23 Lamborghini di DKI tunggak pajak hingga Rp 1,8 miliar

Ada 744 unit mobil mewah dengan harga di atas Rp 1 miliar yang menunggak pajak.

2018-01-12 22:03:00

Pemprov DKI Jakarta merilis merek-merek mobil mewah yang masih menunggak pajak hingga awal 2018 ini. Ada 744 unit mobil mewah dengan harga di atas Rp 1 miliar yang menunggak pajak. Dari deretan berbagai merek mobil mewah, Lamborghini adalah mobil termahal.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menunjukkan contoh gambar dua jenis mobil Lamborghini yang hingga kini pajaknya masih nunggak yaitu Lamborghini Aventador dengan nilai Rp 9,6 miliar.

"Ini dua mobil dengan angka paling mahal dalam daftar kita, Lamborghini. Ini Lamborghini jumlahnya ada 23 mobil, yang belum bayar pajak itu nilai totalnya Rp 103 miliar nilai kendaraannya, pajak yang belum dibayarkan itu Rp 1,8 miliar," jelasnya di Balai Kota, Jumat (12/1).

Satu unit Lamborghini yang pajaknya nunggak ini atas nama perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. "Rasanya unit ini kalau ada CEO pakai mobil kayak gini karena resminya tercatatnya perusahaan ini. Kalau yang ini pribadi," sebutnya seraya menunjukkan contoh jenis mobil Lamborghini. Ada juga Lamborghini senilai Rp 5,8 miliar yang pajaknya nunggak.

Setelah Lamborghini ada mobil Rolls Royce seharga Rp 6,9 miliar dan Rp 6,4 miliar, Ferrari seharga Rp 6,6 miliar, Rp 6,4 miliar dan Rp 5,9 miliar. "Ini kalau lihat daftar ini tapi tidak bayar pajak, tidak ada penjelasannya, malu kita. Malu dengan nilai kendaraan sebesar itu," kata Anies.

Anies mengimbau para pemilik mobil mewah segera menunaikan kewajibannya, apalagi yang harga mobilnya cukup fantastis di atas Rp 1 miliar. "Bagi mereka yang memiliki kendaraan dengan angka Rp 6 miliar, bayar pajak yang menjadi kewajiban bukan angka yang fantastis. Ini tinggal soal menunaikan," jelasnya.

Pajak dari para pemilik kendaraan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Di Jakarta kita semua punya program untuk menuntaskan kemiskinan. Program untuk warga-warga yang menganggur, warga-warga yang sekarang berada di kampung-kampung kumuh. Itu semua didanai lewat uang pajak," tutupnya.

(mdk/ded)