Tegas Minta Kembalikan Bansos, Bupati Cirebon Akan Pajang Nama ASN yang Dapat Bantuan
"Bila perlu nama-nama ASN yang menerima bansos itu diumumkan, biar malu. Karena mereka tidak layak menerima bansos," tegas Bupati Cirebon, Imron Rosyadi.
Bupati Cirebon, Jawa Barat, Imron Rosyadi turut menanggapi adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bantuan sosial atau bansos.
Kepada wartawan, Imron menyampaikan agar kalangan yang tak berhak menerima bantuan tersebut segera mengembalikannya. Ia mengaku tak segan berlaku tegas dengan mengumumkan dan memajang nama ASN yang terbukti menerima bansos. Hal ini bertujuan agar para ASN yang menerima bansos merasa malu.
"Bila perlu nama-nama ASN yang menerima bansos itu diumumkan, biar malu. Karena mereka tidak layak menerima bansos," tegas Imron, melansir laman ANTARA,Selasa (30/11).
Bansos Diperuntukkan bagi Warga Miskin
Ilustrasi bansos
©2021 Merdeka.com/dinsos.bantenprov.go.id
Adapun program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah hanya berhak diterima oleh kalangan berkategori miskin. Berdasarkan data dari Pemkab, sebanyak 1,7 juta warga di Kabupaten Cirebon tercatat merupakan kalangan berekonomi rendah. Di sana juga masih banyak yang belum mendapatkan bansos.
Dari situ Imron menginginkan agar ASN bisa mengedepankan rasa malu, mengingat bantuan pemerintah hanya diperuntukkan bagi yang membutuhkan bukan untuk yang mampu.
"Kalau warga miskinnya belum dapat bansos, masa ASN-nya malah dapat. Sudah seharusnya mereka mengedepankan rasa malu," katanya lagi.
Nama Akan Dipajang di Tempat Umum
Sebagai bentuk ketegasannya, nama ASN yang menerima bisa dimungkinkan dipajang di tempat umum. Hal ini agar para ASN yang menerima merasa malu dan bisa menjadi pelajaran bagi banyak kalangan.
"Bila perlu nama-nama ASN yang menerima bansos itu diumumkan, biar malu. Karena mereka tidak layak menerima bansos, mereka bukan warga miskin," tegasnya.
Imron pun turut mendorong Dinas Sosial setempat agar segera melakukan perbaikan data, sehingga tidak ada lagi warga mampu, ASN, pegawai BUMN, BUMD bahkan anggota DPRD yang terdata dalam DTKS dan masuk ke dalam kategori warga miskin.
"Datanya harus segera diperbaiki. Kalau ada kendala sampaikan seperti apa kendalanya kita cari solusinya," katanya.