Jalan Panjang Menangkan Irian Barat: 'Perdebatan' Bung Karno dan Kennedy
Sekelas Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pernah mempertanyakan Irian Barat kepada Presiden Sukarno. Saat pertemuan tanggal 24 April 1961 di Washington DC, AS.
Sempat beredar narasi yang mempertanyakan orang Papua adalah bagian dari bangsa Indonesia. Narasi dan propaganda semacam ini bukan pertama kali dihembuskan.
Sekelas Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pun pernah mempertanyakan hal serupa kepada Presiden Sukarno. Saat pertemuan tanggal 24 April 1961 di Washington DC, AS.
Lantas, bagaimana Presiden Sukarno memenangkan wilayah Irian Barat atas Belanda? Strategi apa yang digunakan Sang Proklamator?
Permasalahan mengenai Irian Barat menjadi agenda tetap pemerintah Republik Indonesia sejak penyerahan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam piagam penyerahan kedaulatan Pasal 2 ayat f: "Bahwa Belanda masih mempertahankan Irian dan akan diselesaikan oleh Republik Indonesia Serikat serta Kerajaan Belanda secara damai."
Namun, Pemerintah Kerajaan Belanda seolah tidak menunjukkan ketertarikannya menyelesaikan masalah Irian Barat. Bahkan, ketika permasalahan ini diangkat ke dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1954, wakil dari Belanda menolak upaya dekolonisasi yang disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Selama hampir satu dasawarsa, upaya diplomasi yang ditempuh Indonesia tidak juga membuahkan hasil dan mengalami kebuntuan.
Sukarno Paksa Belanda Berunding
Maka dari itu, pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 1957 Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, yakni dr. Subandrio mengumumkan "Indonesia siap menempuh jalan lain yang tidak sampai kepada perang untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat."
Jalan lain yang dimaksud dr. Subandrio diwujudkan Presiden Sukarno yang menerapkan strategi konfrontasi. Yakni memaksa Belanda untuk berunding. Pertama-tama, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaan milik Belanda pada tahun 1957. Lalu Presiden Sukarno memutuskan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda pada 17 Agustus 1960.
Seperti dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, Zaman Jepang dan Zaman Republik, sebagai pemangku jabatan tertinggi pada era Demokrasi Terpimpin, Presiden Sukarno menyampaikan pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960. "Indonesia telah memberi banyak toleransi terhadap Belanda agar mau berunding, tetapi sikap Belanda tidak memberikan pilihan selain memperkeras upaya Indonesia," kata Bung Karno.
Bersamaan dengan strategi konfrontasinya, Bung Karno melakukan kunjungan ke dua kekuatan besar dunia yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat. Bung Karno sadar, upaya menekan Belanda secara langsung belum membuahkan hasil. Maka dari itu, Bung Karno memanfaatkan kehadiran Amerika Serikat untuk menekan Belanda.
Pembicaraan Bung Karno dan Kennedy
Presiden John F. Kennedy menyetujui saran dari para penasehatnya untuk bertemu Bung Karno. Dikutip dari Indonesia Melawan Amerika, Konflik Perang Dingin 1953-1963, pertemuan berlangsung di Gedung Putih, Washington D.C, pada 24 April 1961. Agendanya, membahas Irian Barat. Percakapan antara keduanya terekam dalam memorandum Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
"Mengapa Anda menginginkan Irian Barat?" tanya Presiden Kennedy
Alasan Kennedy, orang Irian Barat adalah Ras Melanesia yang berbeda dengan Indonesia dan uang yang dikeluarkan oleh Belanda untuk mengelola wilayah tersebut lebih banyak dibanding penghasilan wilayah tersebut.
Presiden Soekarno menjawab tegas.
"Wilayah itu adalah bagian dari negara kami; Irian Barat harus segera dilepaskan," tegas si Bung Besar.
"Tetapi orang Papua adalah ras yang berbeda," ucap Kennedy menyatakan keberatannya.
"Apakah rakyat Amerika Serikat semuanya ras kulit putih?" Sukarno balik bertanya.
"Sebuah bangsa bukan sekadar masalah rasa tahu warna kulit," kata Bung Karno merujuk penduduk Hawaii yang berkulit hitam tetapi tetap menjadi bagian dari Amerika Serikat.
Presiden Kennedy kembali bertanya.
"Mengapa Anda sangat menginginkan wilayah ini?"
"Karena wilayah itu adalah bangsa kami, kami memiliki banyak sekali suku, orang Dayak adalah ras yang berbeda tetapi mereka senang menjadi bagian dari wilayah kami," jawab Presiden Sukarno.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Kennedy menyampaikan keberatannya mengenai hubungan Indonesia dengan negara-negara Komunis. Hal ini lantas ditanggapi oleh Menteri Luar Negeri RI yakni Subandrio yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.
"Indonesia tidak mau diatur oleh Beijing, Moskow atau pun Washington, kami ingin berdiri di atas kaki kami sendiri," kata Subandrio.
Meskipun pertemuan berlangsung dengan sangat terbuka, tetapi belum mengarah pada kesepakatan terkait permasalahan Irian Barat. Kendati demikian, Kennedy mengisyaratkan terbuka terhadap Indonesia dan menjanjikan penyelesaian baik dalam masalah ini.
Amerika Serikat menunjukkan agar sengketa Irian Barat tidak berujung pada perang kawasan yang akan menyeret Uni Soviet dan Amerika Serikat di dalamnya.
Kekhawatiran Amerika
Presiden Sukarno berusaha menggalang dukungan dari negara-negara non-blok dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Beograd pada September 1961. Pertemuan ini tidak menunjukkan hasil yang baik sehingga Presiden Sukarno melakukan usaha lain. Yakni memperkuat persenjataan RI dengan meminta bantuan Uni Soviet. Terjadilah perlombaan senjata antara Indonesia dan Belanda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari Amerika Serikat, karena perang sewaktu-waktu bisa saja terjadi.
Permasalahan ini membawa perpecahan dalam pemerintahan Amerika Serikat yang terbagi ke dalam dua kubu. Satu kubu merasa Amerika Serikat tidak boleh menekan Belanda selaku sekutunya. Kubu yang lainnya merasa Amerika Serikat kurang menekan Belanda.
Sementara itu, Belanda yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri pada sidang PBB tahun 1961 menyatakan rencananya untuk melakukan pemungutan suara atau jajak pendapat terhadap penduduk Irian Barat.
Rencana itu mendapat dukungan dari beberapa negara. Termasuk Amerika Serikat. Hal ini tidak bisa diterima negara-negara yang mendukung Indonesia untuk melakukan negosiasi langsung antara Indonesia dan Belanda.
Pada tanggal 29 November 1961 Menteri Luar Negeri Amerika Serikat diganti menjadi Harriman. Dia mendesak AS untuk bersikap pro-aktif menanggapi masalah ini.
Penasihat Keamanan Nasional AS yakni McGeorge Bundy menyatakan dukungannya terhadap Indonesia. Bundy juga mengatakan, selama ini AS mendukung Belanda karena dekat dengan Australia dan tidak senang dengan Presiden Sukarno.
Hal ini agaknya perlu dievaluasi, karena jika AS terus mendukung Belanda justru kelompok Komunis yang akan diuntungkan. Bundy mengerti bahwa AS tidak menyukai Sukarno tetapi yang penting saat itu adalah tidak melawan kepentingan moderat Indonesia dan mencegah kekuasaan komunis di Asia Tenggara.
Situasi Memanas
Pandangan Bundy benar-benar mampu mengubah sikap Kennedy. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat dari Kennedy untuk Sukarno. Isinya dukungan AS terhadap Indonesia dan berharap Indonesia tidak akan menggunakan kekuatan persenjataannya. Namun, Bung Karno tidak mudah percaya dengan surat tersebut. Tepat pada 16 Desember 1961 dilancarkan Operasi Trikora.
Dalam situasi yang memanas, baik Indonesia maupun Belanda tidak mau menerima usulan Washington untuk berunding. Untuk mengatasi kondisi ini, adik dari Kennedy yakni Robert Kennedy mewakili AS untuk berunding dengan Presiden Sukarno dan Menteri Luar Negeri Belanda Luns.
Setelah melewati kesepakatan Panjang, akhirnya diterima sebuah pertemuan diplomatis di bawah pengawasan PBB. Negosiasi tersebut dilaksanakan di Middleburg dengan Ellshwoth Bunker (Duta Besar AS) sebagai mediator.
Kesepakatan Middleburg pada 20 Maret 1962 pada mulanya tidak mendapatkan hasil yang baik sehingga perlu dilakukan diplomasi lanjutan. Pada 29 Maret Bunker mengajukan sebuah formulasi yang menjadi cikal bakal New York Agreement.
Formula Bunker tersebut diterima oleh Bung Karno pada April 1962. Sementara itu, Belanda harus terlebih dahulu ditekan oleh Kennedy baru mau menerima formulasi Bunker pada tanggal 26 Mei 1962.
Pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda dan Indonesia secara resmi menerima Kesepakatan wal Middleburg dan menandatanganinya sebagai New York Agreement yang berisi beberapa poin.
Pertama, segera setelah resolusi Majelis Umum PBB keluar, Belanda akan mengalihkan pemerintahan Irian Barat ke UNTEA (United Nations Temporary Excecutive Authority). Kedua, Otoritas eksekutif sementara akan menentukan proses peralihan ke Indonesia setela Mei 1963.
Ketiga, Pasukan Indonesia yang berada di Irian Barat di bawah UNTEA. Empat, UNTEA boleh mendayagunakan pejabat Indonesia dan Belanda. Lima, sebelum Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969, Sekjen PBB akan menunjuk wakil dan stafnya untuk membantu pelaksanaan tugas. Enam, Bendera Indonesia boleh dikibarkan di samping bendera PBB mulai Januari 1963.
Begitulah kisah Panjang perebutan Irian Barat dan keberhasilan Bung Karno menekan Belanda menggunakan strategi konfrontasinya. Sementara itu, Irian Barat resmi menjadi bagian dari Indonesia setelah Pepera tahun 1969 pada masa Orde Baru. Lebih lanjut lagi, Irian Barat adalah bagian dari Bangsa Indonesia karena sejak masa Hindu-Buddha telah berinteraksi dengan segenap bangsa Indonesia yang lainnya.
Reporter Magang: Muhammad Rigan Agus Setiawan