Ali Moertopo Buka Jalan Bagi Soeharto Menjadi Presiden
Jalan bagi Soeharto makin lapang saja. Walaupun dia belum menyatakan kesediaannya menjadi Presiden. Ali Moertopo dan para aktivis menemui Soeharto di rumahnya.
Suasana serba mencekam pada 1 Oktober 1965, usai terbunuhnya 6 jenderal pada dini hari. Tentara menerapkan jam malam di Jakarta. Petinggi militer menuding PKI sebagai dalangnya.
Pada saat itu, Letnan Kolonel Ali Moertopo yang berperan sebagai Asisten Intelijen Komando Tempur II Kostrad, berbicara dengan atasannya, yakni Kepala Intelijen Kostrad Kolonel Yoga Soegomo.
"Pak Yoga jangan tergesa-gesa. Nanti bisa keliru," kata Ali Moertopo.
"Tidak, ini mesti perbuatan PKI. Kita tinggal mencari bukti-buktinya," Yoga menjawab dengan tegas.
"Waduh, kok PKI. Kalau salah bagaimana?" tanya Ali Moertopo.
"Sudahlah. Siapkan semua penjagaan, senjata, bongkar gudang. PKI Memberontak," jawab Yoga Soegomo.
Dalam Majalah Tempo Edisi Khusus: Rahasia-Rahasia Ali Moertopo diceritakan Yoga Soegomo mendasari tudingan terhadap PKI dengan melihat pimpinan gerakan tersebut yang dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion I Resimen Tjakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. Menurut Yoga, Letkol Untung memang sudah dicurigai olehnya sebagai seseorang yang berhaluan kiri.
Dalam rapat singkat pada 1 Oktober, Yoga Soegomo meyakinkan Mayor Jenderal Soeharto bahwa penculikan para jenderal didalangi PKI. Dengan waktu yang singkat, Soeharto berhasil mengusir Dewan Revolusi yang dipimpin Letkol Untung dari Jakarta dan gedung RRI.
Strategi Ali Moertopo
Beberapa hari setelahnya, wacana pengganyangan PKI merebak. Tuntutan pembubaran PKI begitu nyaring, namun Presiden Sukarno bergeming. Sebaliknya, gerakan mendukung Soeharto mengambil alih kekuasaan muncul. Meskipun demikian, Soeharto bersikap secara hati-hati.
Ali Moertopo menyokong dan melindungi gerakan mahasiswa serta kelompok lain yang menginginkan kejatuhan Soekarno. Misalnya, ketika intel Tjakrabirawa memburu para aktivis, Ali menyembunyikan mereka di kantornya, markas Komandan Tempur II Kostrad, Jalan Kebon Sirih, Jakarta.
Ketika sekretariat Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia di kampus Universitas Indonesia menjadi incaran para pendukung Sukarno, Ali memberi tempat kelompok tersebut untuk bermarkas. Sofjan Wanandi dan sejumlah pentolan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia sering menginap di 'rumah aman' milik Ali.
Tak hanya berhenti sampai di situ, Ali Moertopo juga membantu para aktivis dengan persenjataan. Meskipun, belakangan para aktivis juga mengetahui bahwa senjata itu tidak dapat berfungsi dan pelurunya hanya dapat dilontarkan beberapa meter. Setelah Mayjen Soeharto menerima Supersemar, dia langsung membubarkan PKI. Dia juga merombak Kabinet.
Menteri yang dianggap 'pro-komunis' disingkirkan. Para pendukung Soeharto termasuk Ali segera mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) untuk mengukuhkan Supersemar sebagai sebuah ketetapan agar Soekarno tidak dapat mencabutnya.
Jalan Lapang bagi Soeharto
Pada akhir Juni hingga awal Juli tahun 1966, MPRS yang dipimpin oleh Nasution menggelar sidang. Dalam sidang tersebut Perwakilan TNI AL, Laksamana Mulyadi dan Jenderal Maritim Hartono membela Sukarno. Akan tetapi, hal tersebut sia-sia. Karena pidato pertanggungjawaban Presiden Sukarno yang berjudul 'Nawaksara', ditolak MPRS.
Setelah bersidang selama 14 hari, MPRS mengeluarkan 24 ketetapan. Salah satunya adalah Ketetapn Nomor IX tahun 1966 tentang Kelanjutan dan Perluasan Penggunaan Supersemar. Isinya mengulangi persis kata-kata dalam Supersemar, hanya berkurang pada poin melindungi Pemimpin Besar Revolusi.
Posisi Soeharto sebagai penerima Supersemar semakin kuat. Mandatnya kini datang dari dua tempat, yakni MPRS dan Sukarno. Sebagai Mandataris MPRS, Soekarno tidak dapat mencabut mandat tersebut. Pada Februari 1967, MPRS melanjutkan sidang dan kali ini Presiden Sukarno menyampaikan pembelaan tambahan berjudul 'Pel. Nawaksara'. Tapi penjelasan tentang G30S ditolak.
Jalan bagi Soeharto makin lapang saja. Walaupun dia belum menyatakan kesediaannya menjadi Presiden. Ali Moertopo dan para aktivis menemui Soeharto di rumahnya. Mereka meminta kesediaan Soeharto menjadi Presiden. Tapi Soeharto mengaku tidak bisa menggantikan Sukarno. Kalaupun diberi kepercayaan, dia hanya mau menjadi 'pelaksana tugas kepresidenan'.
Dalam memoar politiknya yang berjudul Shades of Grey, Jusuf Wanandi menjelaskan bagaimana Soeharto bersedia menjadi pemangku jabatan presiden, tetapi menolak sebagai penjabat presiden. Beberapa jam setelah itu Soeharto diangkat sebagai pemangku jabatan presiden. Sukarno tetap berperan sebagai presiden. Tetapi kekuasaan eksekutifnya dijalankan oleh Soeharto.
Untuk melapangkan jalan Soeharto, Ali memerintahkan Jusuf Wanandi mencari 90 orang untuk menggantikan mereka yang pro-Sukarno dalam parlemen. Dalam waktu singkat Jusuf menyerahkan daftar nama tersebut. Soeharto pun manggut tanda setuju.
Lalu keluarlah Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1967 yang mengatur penambahan anggota DPRGR. Maka, masuklah 45 orang dari kalangan partai dan 63 orang dari Golkar. Dengan masuknya orang baru, jaringan pendukung Soeharto harusnya bisa menguasai penuh forum MPRS. Tapi, pada tahun 1968 terdapat ganjalan dari kubu Nasution. Mereka tidak menginginkan presiden berkuasa penuh tanpa ada kontrol dari MPRS.
Nasution lantas meminta laporan tahunan presiden. Selain itu, sebagai badan pekerja MPRS Nasution dan Subchan Z.E. sudah menyiapkan rancangan amandemen UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang sangat rinci dan sulit untuk dilakukan. Misalnya, anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang tidak mungkin dipenuhi. "Uangnya dari mana?," kata Harry Tjan Silalahi, salah satu aktivis pendukung Soeharto.
Maka dari itu, malam hari sebelum sidang MPRS digelar Ali Moertopo dan kelompoknya berkunjung kembali ke rumah Soeharto. Mereka memberitahukan bahwa GBHN yang disusun Nasution penuh jebakan.
"Bapak tak bisa menerima rancangan yang disusun oleh Nasution bersama militer yang sangat kanan itu," ujar Ali.
Pesan Soeharto: Bereskan Semua
Ali juga memperingatkan bahwa rancangan itu juga ditunggangi oleh agenda kelompok yang ingin menghidupkan syariat Islam. Selain itu, Nasution juga meminta presiden untuk memilih kabinet dengan pertimbangan parlemen. Menurut mereka hal ini tidak sesuai, karena Indonesia menganut sistem Presidensial, bukan Parlementer.
"Kalaupun bapak punya lampu Aladin, Bapak tak bakal bisa melaksanakannya," kata salah satu dari mereka.
"Semua itu dirancang agar Bapak tak bisa dipilih lagi pada 1971," ujar Ali menguatkan.
Soeharto kali ini lebih mudah diyakinkan oleh kelompok Ali dan pendukungnya. "Oke, bereskan semua itu," kata Soeharto.
Esok harinya, pendukung Soeharto datang ke sidang MPRS dengan agenda utama: membuang gagasan Nasution cs dan memantapkan posisi Soeharto. Perdebatan di parlemen panas. Kelompok Soeharto bersikeras menolak argumen kubu Nasution.
"Yang tua-tua itu kami sikat," ujar Harry Tjan.
Pada akhirnya, semua draf yang dibuat oleh Nasution cs ditolak dalam persidangan. Pada 8 Maret 1968, Soeharto diangkat sebagai presiden penuh. Ali dan kawan-kawan sukses menaikkan Soeharto sebagai Presiden. Selama satu dasawarsa, Ali Moertopo terus melakukan operasi guna mendukung kekuasaan Orde Baru.
Reporter Magang: Muhammad Rigan Agus Setiawan