Wartawan Mesir cemaskan Islamisasi media

Kecemasan muncul setelah Dewan Syura menunjuk pemimpin redaksi sebuah surat kabar milik pemerintah.

Media Mesir mulai ketar-ketir akan isu islamisasi pers. Hal ini dipicu Dewan Syura memilih pemimpin redaksi salah satu surat kabar dikelola negara.

Stasiun televisi Al-Arabiya melaporkan, Ahad (1/7), pemilihan itu mempengaruhi posisi pemimpin redaksi 50 media di seantero Mesir.

Kamis pekan lalu, Presiden Muhammad Mursi menerima dewan direksi dan pemimpin redaksi dari seluruh media Mesir. Lelaki 60 tahun ini meyakinkan tidak ada batasan pada kebebasan pers.

Banyak media swasta menuliskan sentimen antiparlemen Islam sejak Mursi dilantik sebagai presiden. "Pertemuan kami dan Mursi mengejutkan. Dia baik tapi tidak memberi jawaban langsung. Dia buat janji tapi tidak membuat jaminan atas janjinya. Kami butuh jaminan hukum dan ketetapan bukan janji," kata Muhammad Salah, pemimpin redaksi surat kabar the Egyptian Gazette.

Sebelum revolusi, media Mesir berada di bawah kendali Presiden Husni Mubarak. Dia tidak ragu menutup atau memenjarakan wartawan yang menjelek-jelekkan pemerintah. Rezim membentuk Dewan Syura untuk merekrut pemimpin redaksi dan staf media melayani negara. Alhasil, negara mengontrol manajemen dan keuangan media itu.

Laporan ini membuktikan tidak ada strategi jelas memilih direksi pers negara. Individu diizinkan mempromosikan diri selama ia tunduk pada diktator. Padahal, calon pemimpin redaksi harus berpengalaman dan berkualitas. "Kondisi ditetapkan Dewan syura tidak sesuai wartawan," kata Salah.

Asosiasi pers menolak Dewan Syura campur tangan urusan media. "Wartawan akan dipaksa menulis para islamis inginkan. Jika tidak, kami akan dihukum. Itu upaya islamisasi," kata Amina Muhammed, jurnalis dari pers swasta.

Pers juga vcemas Dewan Syura bakal menunjuk redaksi yang setia pada Ikhwanul Muslimin. Media menyerukan konferensi Juli mendatang di Ibu Kota Kairo untuk menekan parlemen menyiapkan undang-undang pers baru.(mdk/din)