Warga Tepi Barat tuntut Otoritas Palestina dibubarkan

Presiden Mahmud Abbas dituntut segera menyelidiki kasus penahanan pegiat Palestina.

Ratusan warga Palestina kemarin berunjuk rasa di Kota Ramallah, Tepi Barat, sebagai lanjutan aksi dua hari lalu. Mereka menuntut pembubaran Otoritas Palestina bila Presiden Mahmud Abbas tidak segera menangani insiden pemukulan pegiat akhir pekan lalu.

Para pengunjuk rasa, kebanyakan pemuda, menuding Otoritas Palestina telah memberangus kebebasan berekspresi ketika memukuli dan menahan para pegiat dua hari lalu. Mereka membawa bendera dan meneriakkan slogan bubarkan Otoritas Palestina. "Kita ingin kepala Mofaz, kita ingin Perjanjian Oslo dibatalkan," seru para pengunjuk rasa seperti dilaporkan stasiun televisi Aljazeera, Rabu (4/7).

Para pegiat itu marah karena Abbas bulan lalu menyatakan bersedia menemui Wakil Perdana Menteri Israel Shaul Mofaz untuk membicarakan rencana perbatasan dan perdamaian dua negara. Akibat pernyataan itu, 200 orang berupaya memasuki kediaman presiden Otoritas Palestina itu di wilayah Ramallah, Ahad malam lalu.

Mereka menganggap Mofaz penjahat perang dan tidak pantas ditemui. Warga juga mulai menolak Perjanjian Oslo 1993. Kesepakatan diprakarsai Presiden Amerika Serikat Bill Clinton itu memberikan Palestina kekuasaan mandiri di segelintir wilayah pendudukan serta mengakhiri kontak senjata langsung dengan Israel.

Namun, unjuk rasa damai akhir pekan lalu itu berujung bentrokan. Pengunjuk rasa dan polisi baku pukul di Alun-alun Manara, Ramallah, dekat rumah Abbas. Tiga pengunjuk rasa cedera dan tujuh ditahan.

Unjuk rasa lanjutan kemarin menuntut Abbas secepatnya menangani ketidakpuasan warga bila tidak ingin digulingkan. "Kami ingatkan bagi para pemimpin, rakyat sumber kekuasaan utama, sehingga kami menolak kekerasan terhadap warga Palestina," ujar Ali Nakhle, pelajar sekaligus koordinator aksi.

Abbas kemarin berjanji membentuk tim buat menyelidiki kekerasan dilakukan polisi. Politikus independen Munib al-Masri bakal memimpin penyelidikan.(mdk/fas)