Turki pecat 10 ribu PNS terkait kudeta militer

Sepuluh ribu PNS yang dipecat berprofesi sebagai akademisi, guru dan petugas kesehatan. Hakim, jaksa, dan polisi juga menjadi sasaran pemecatan. Mereka dianggap memiliki kaitan dengan Fethullah Gulen, dalang di balik kudeta militer Juli lalu.

Pemerintah Turki memecat lebih dari 10 ribu pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga kuat memiliki kaitan dengan Fethullah Gulen. Para PNS ini memiliki profesi sebagai akademisi, guru dan petugas kesehatan.

Seperti dilansir Reuters, Minggu, (30/10/2016), pemecatan tersebut sudah didasarkan pada aturan situasi darurat yang dikeluarkan belum lama ini. Presiden Tayyip Erdogan menegaskan pentingnya memusnahkan jaringan Gulen dari aparatus negara.

“Apa yang dilakukan pemerintah dan Erdogan lakukan saat ini adalah kudeta langsung terhadap supremasi hukum dan demokrasi,” kata Sezgin Tanrikulu, anggota parlemen dari Partai Rakyat Republik.

Berdasarkan peraturan terbaru, proses pemilihan rektor di universitas juga telah dihapuskan. Dengan demikian, Presiden Erdogan akan memilih secara langsung rektor berdasarkan nominasi dari Dewan Pendidikan Tinggi (YOK).

Polisi sebelumnya menggunakan peluru karet untuk membubarkan ratusan demonstran yang melawan penahanan mereka. Tak hanya itu, saksi menyatakan, layanan Internet pun lumpuh dalam beberapa hari ini.

Pemerintah Turki secara resmi telah menangkap lebih dari 37 ribu orang dan memberhentikan atau menangguhkan 100 ribu orang yang berprofesi sebagai PNS, hakim, jaksa, dan polisi. Kebijakan ini merupakan bagian dari tindakan keras untuk membasmi jaringan dan kelompok yang terkait dengan Fethullah Gulen.

Kawasan tenggara Turki diguncang kekerasan terburuk dalam beberapa dekade sejak gagalnya gencatan senjata antara negara dan Partai Pekerja Kurdistan, organisasi yang ditetapkan sebagai teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa.

Pasca kudeta militer, Presiden Erdogan langsung memberlakukan keadaan darurat pada Juli. Situasi ini kemudian diperpanjang tiga bulan sampai Januari.

Pemerintah Turki membutuhkan waktu lebih untuk menghadapi ancaman yang datang dari kelompok Gulen dan militan Kurdi. Selain itu, sebanyak 160 media telah ditutup.