Turki janjikan uang asal Bangladesh buka perbatasan buat orang Rohingya

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, memperingatkan pemerintah Myanmar supaya segera menarik pasukannya dari Negara Bagian Rakhine, dan tidak lagi memburu warga Rohingya.

2017-09-02 17:12:36

Turki

Kemelut di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, menelan ribuan nyawa etnis muslim minoritas Rohingya akibat kekerasan pasukan dan penduduk mayoritas Buddha membikin pemerintah Turki tergerak. Mereka menyatakan siap menggelontorkan uang supaya Bangladesh tetap membuka pintu perbatasan, dan membiarkan orang Rohingya menyelamatkan diri.

Dilansir dari laman Al Jazeera, Sabtu (2/9), pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu. Dia menyatakan bakal mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) supaya turun tangan mencari jalan keluar buat etnis Rohingya.

"Kami akan menggelar pertemuan soal Arakan (Rakhine) tahun ini. Kita harus mencari jalan keluar atas masalah ini," kata Cavusoglu.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, memperingatkan pemerintah Myanmar supaya segera menarik pasukannya dari Negara Bagian Rakhine, dan tidak lagi memburu warga Rohingya.

"Kami khawatir dengan laporan mengenai dampak operasi militer oleh pasukan Myanmar di Negara Bagian Rakhine, dan mendesak pemerintah Myanmar menahan diri dan tenang demi menghindari bencana kemanusiaan," tulis Guterres dalam pernyataannya.

Guterres menyatakan pemerintah Myanmar harusnya bertanggung jawab atas keamanan seluruh warga negara, termasuk orang Rohingya, dan membolehkan lembaga bantuan memasuki wilayah konflik. Dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Bangladesh yang membolehkan orang Rohingya melintasi perbatasan buat menyelamatkan diri.

Dewan Keamanan PBB pada Rabu lalu menggelar pertemuan khusus terkait krisis Rohingya. Namun, selepas itu mereka tidak memberikan pernyataan apapun.

Konflik antara orang Rohingya dan warga Buddha di Rakhine meletup sejak lima tahun lalu. Lantas hal itu menjadi alasan kelompok Buddha ekstrem menggalang gerakan anti-Islam.

Sekitar satu juta warga Rohingya hidup di bawah kondisi persekusi di Rakhine oleh penduduk mayoritas Buddha. Orang Rohingya selalu dianggap bukan warga negara Myanmar. Alhasil, sebagian besar dari mereka hidup melarat. Orang Rohingya semakin terdesak dan beberapa terpaksa angkat senjata.

Wilayah Maungdaw, di bagian utara Rakhine, adalah pusat konflik. Namun, dampaknya meluas ke daerah lain. Tentara Myanmar berdalih mereka menggelar operasi militer buat menumpas 'pemberontak'. Namun, para pengungsi menyatakan serdadu Myanmar justru menyerang dan membakar perkampungan Rohingya dan menembaki warga sipil. Pemerintah Myanmar menyalahkan 'pemberontak' Rohingya dan pendukungnya karena terus menyulut konflik. Sedangkan orang Rohingya yang angkat senjata dengan membentuk Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) menyatakan mereka cuma membela diri dari kekejaman aparat keamanan Myanmar dan tidak hendak memberontak.

(mdk/ary)