TKI Tuti Tursilawati dieksekusi, Menlu Retno protes kepada menlu Saudi

Kemarin, kata Retno, Kementerian Luar Negeri menerima informasi bahwa pagi waktu Saudi telah dilaksanakan hukuman mati terhadap Tuty Tursilawai terpidana kasus pembunuhan.

2018-10-30 21:14:30

Arab Saudi

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hari ini menyampaikan dirinya sudah menghubungi Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al Jubeir untuk memprotes eksekusi mati tenaga kerja Indonesia asal Majalengka, Tuti Tursilawati.

Kemarin, kata Retno, Kementerian Luar Negeri menerima informasi bahwa pagi waktu Saudi telah dilaksanakan hukuman mati terhadap Tuti Tursilawai terpidana kasus pembunuhan.

"Setelah menerima kabar itu saya langsung menghubungi menlu Saudi. Saya sampaikan protes dan concern kita yang sangat mendalam," kata Menlu Retno kepada wartawan di sela acara Our Ocean Conference di Bali hari ini, seperti keterangan diterima merdeka.com, Selasa (30/10).

Tuti Tursilawati ©Twitter Wahyu Susilo

Menlu menambahkan, dirinya juga sudah berbicara dengan duta besar Arab Saudi untuk Indonesia mengenai hal ini.

"Dia menyampaikan dia sangat paham dan dia akan menyampaikan sekali lagi protes Indonesia, concern Indonesia yang sangat mendalam kepada capitol (Riyadh)," ujar Menlu Retno.

Eksekusi Tuty ini hanya berlangsung enam hari setelah Menlu Jubeir mengadakan pertemuan bilateral dengan Menlu Retno di Jakarta membahas soal perlindungan TKI.

Menlu Retno mengatakan duta besar Saudi akan melakukan konsultasi dan menyampaikan kepada Riyadh dalam beberapa hari ini soal protes Indonesia.

Menurut kabar dari organisasi pemerhati buruh migran, Migrant Care, Tuti Tursilawati bekerja sebagai asisten rumah tangga di Saudi.

"Kemarin, 29 Oktober 2018, Arab Saudi mengeksekusi Tuti Tursilawati, asisten rumah tangga migran Indonesia dan menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI, pihak Perwakilan RI di Saudi Arabia tidak mendapatkan notifikasi," kata pernyataan tertulis dari Migrant Care yang diterima Liputan6.com, Selasa (30/10).

Pihak Migrant Care sangat menyayangkan langkah tersebut, karena, "memperlihatkan bahwa ketertutupan informasi adalah upaya untuk menutup-nutupi berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Saudi Arabia, terutama hak asasi yang paling dasar, hak atas kehidupan."

(mdk/pan)