Tidak Takut Sanksi AS, Erdogan Tolak Saran untuk Gencatan Senjata dengan Kurdi
"Mereka suruh kita umumkan gencatan senjata. Kita tidak akan pernah umumkan gencatan senjata," ujar Erdogan kepada wartawan dalam perjalanan pulang dari Azerbaijan.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak usulan Amerika Serikat yang menyarankan gencatan senjata di utara Suriah dan mengatakan dia tidak takut dengan sanksi AS.
"Mereka suruh kita umumkan gencatan senjata. Kita tidak akan pernah umumkan gencatan senjata," ujar Erdogan kepada wartawan dalam perjalanan pulang dari Azerbaijan, seperti dikutip harian Hurriyet dan dilansir laman Al Araby, Rabu (16/10).
"Tidak mungkin bagi kita untuk gencatan senjata sampai Turki membersihkan 'organisasi teror' dari perbatasannya," kata Erdogan merujuk pada pasukan Kurdi Suriah.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemarin mengatakan Wakil Presiden Mike Pence dan Menteri Luar Negeri Mike Pompe akan ke Ankara hari ini untuk menekan Turki supaya menahan serangan kepada para milisi Kurdis Suriah.
Menurut pernyataan AS, Pence dijadwalkan bertemu dengan Erdogan Kamis besok untuk menegaskan komitmen Trump menerapkan sanksi ekonomi bagi Turki sampai resolusi tercapai.
"Mereka menekan kita untuk menahan serangan. Kita sudah punya target jelas. Kita tidak takut dengan sanksi," tegas Erdogan.
Turki Ingin Melindungi Wilayah Kedaulatan Suriah
Erdogan juga mengatakan pasukan Suriah yang memasuki Kota Manbij di utara Suriah bukanlah potensi negatif bagi Turki selama daerah itu dibersihkan dari para milisi Kurdi Suriah.
"Rezim Suriah masuk ke Manbij bukanlah masalah bagi saya. Mengapa? Karena itu wilayah mereka sendiri," kata dia. Bagi Turki, yang penting adalah militan Kurdi tidak ada lagi di kawasan itu.
Turki selama ini dikenal menentang rezim Presiden Suriah Basyar al-Assad dan menyokong para pemberontak yang ingin menggulingkannya.
Dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin kemarin, Erdogan mengatakan operasi militer Turki akan berkontribusi bagi perlindungan wilayah kedaulatan Suriah sekaligus memerangi teror.
Sanksi Amerika Serikat
Amerika Serikat, kemarin memberlakukan sanksi terhadap Turki, karena negara itu melancarkan operasi militer ke milisi Kurdi di Suriah bagian utara dan timur laut.
Sanksi tersebut berlaku untuk individu, entitas atau rekanan pemerintah Turki yang terlibat dalam "tindakan yang membahayakan warga sipil atau mengarah pada kemunduran lebih lanjut perdamaian, keamanan dan stabilitas di Suriah timur laut," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Aljazeera, Selasa (15/10).
Dalam pengumuman sanksi, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia menghentikan negosiasi pada kesepakatan perdagangan USD 100 miliar dengan Turki dan menaikkan tarif baja hingga 50 persen. Presiden juga menjatuhkan sanksi pada tiga pejabat senior Turki dan kementerian pertahanan dan energi Turki.
Dalam sebuah pernyataan, Trump mengatakan dia "sepenuhnya siap untuk dengan cepat menghancurkan perekonomian Turki jika para pemimpin Turki terus menempuh jalan berbahaya."
Trump mengatakan operasi militer Turki "membahayakan warga sipil dan mengancam perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan itu".
Menurut Departemen Keuangan AS, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar, Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu, dan Menteri Energi Fatih Donmez ditempatkan dalam daftar hitam sanksi departemen, membekukan aset mereka di Amerika Serikat dan melarang transaksi terkait dengan mereka.
"Saya sangat jelas dengan (Presiden Turki Recep Tayyip) Erdogan: Tindakan Turki memicu krisis kemanusiaan dan menetapkan kondisi untuk kemungkinan kejahatan perang," tambah Trump dalam pernyataannya.
"Turki harus memastikan keselamatan warga sipil, termasuk minoritas agama dan etnis, dan sekarang, atau mungkin di masa depan, bertanggung jawab atas penahanan berkelanjutan teroris ISIS di wilayah tersebut."
Pada saat yang sama, pemerintahan Presiden Trump juga menyerukan gencatan senjata antara Turki dan Kurdi Suriah yang berkonflik di wilayah itu.
(mdk/pan)