Sanksi dari AS dianggap deklarasi perang oleh Korut

AS memasukkan nama Kim Jong-un dan 9 pejabat lain dalam daftar hitam, dianggap sebagai pelanggar HAM.

2016-07-08 18:32:00

Korea Utara

Korea Utara menganggap sanksi baru yang diberikan Amerika Serikat terhadap pemimpin mereka, Kim Jong-un merupakan deklarasi perang. Korut pun bertekad memberikan respon keras kepada AS.

Korut geram karena Kim dimasukkan ke dalam daftar hitam AS lantaran dianggap bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia serius di negaranya.

"Ini adalah kebencian paling buruk dan merupakan deklarasi terbuka terhadap perang melawan (Korea Utara) karena telah jauh melampaui konfrontasi isu HAM," demikian pernyataan resmi pemerintah Korut seperti ditulis kantor berita KCNA, Kamis (7/7).

Bagi pemerintah Korut, sanksi tersebut adalah penghinaan terhadap martabat pemimpin tertinggi mereka.

"Amerika Serikat berani menantang martabat pemimpin tertinggi, seperti anak anjing baru lahir yang belum tahu rasa takut pada harimau," tulis KCNA.

Menanggapi pernyataan ini, pemerintah Negeri Paman Sam meminta Korut tak usah banyak berkomentar. Selain itu mereka menyebutkan Korut harus menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan.

Sanksi AS ini tak hanya dijatuhkan terhadap Kim, tapi juga sembilan pejabat Korut lain. Menurut Kementerian Keuangan AS, sanksi ini menargetkan properti dan aset lain dari kesepuluh orang itu, yang berada dalam wilayah yurisdiksi Amerika.

Seorang pejabat senior AS menyebutkan sanksi ini menunjukkan fokus lebih besar dari pemerintahannya terhadap isu HAM di Korut, di samping kekhawatiran utama atas program nuklir Pyongyang.

"Di bawah Kim Jong-un, Korut terus melakukan kejahatan tak tertahankan dan kekerasan terhadap jutaan warganya sendiri, termasuk pembunuhan di luar hukum, kerja paksa, dan penyiksaan," kata Wakil untuk Intelijen Terorisme dan Finansial AS, Adam J. Szubin.

Isu HAM di Korut ini juga mendapat perhatian dari komunitas internasional lainnya, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, pun meminta China untuk mendesak Korut sebagai sekutunya untuk bekerja sama menangani masalah HAM ini.

Namun, Kementerian Luar Negeri China tak setuju dengan sanksi unilateral. Menurut China, pelanggaran HAM di Korut bukan ancaman bagi keamanan atau perdamaian internasional dan tidak perlu dibawa sampai ke Dewan Keamanan PBB.

(mdk/ard)