Prancis perluas larangan jilbab

Setelah dilarang di lembaga pemerintah, jilbab juga kini dilarang di institusi swasta Prancis.

Kontroversi atas penggunaan jilbab di Prancis semakin memanas pekan ini setelah pengadilan membatalkan permohonan seorang Muslimah perawat yang menolak melepaskan jilbabnya pada sebuah pusat layanan kesehatan swasta.

Stasiun televisi Al Arabiya melaporkan, Rabu (10/4), keputusan itu mendapat kecaman warga karena menunjukkan Presiden Francois Hollande semakin menerapkan aturan pelarangan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah swasta.

Sejumlah politisi juga mendukung Presiden Hollande. "Umat muslim di sini juga adalah warga Prancis dan kami bangga dengan kehadiran mereka. Tapi saya sepakat dengan presiden yang menekankan pentingnya aturan yang melarang jilbab," kata anggota parlemen dari Partai Sosialis Oliver Four.

Muslimah Prancis yang mengenakan jilbab kini mengkhawatirkan masa depan mereka di Negeri Anggur itu.

Seorang mahasiswa asal Aljazair mencemaskan aturan pelarangan jilbab itu akan mempersulit dirinya mendapat pekerjaan di masa depan.

"Saya tak bisa bekerja di lembaga pemerintah dan kini saya tak bisa bekerja di institusi swasta. Bagaimana masa depan saya? Aturan ini sebuah malapetaka," kata dia.

Muhammad Moussaoui, presiden Dewan Keimanan Muslim Prancis, meminta warga muslim tetap tenang. "Kita harus menjunjung tinggi kebebasan dan harga diri tapi di saat yang sama menghindari tindakan yang bisa memprovokasi orang lain," kata dia.

Sejumlah pengamat menilai larangan penggunaan jilbab itu bisa meningkatkan ketegangan antar warga seperti delapan tahun lalu.