Polandia akan sahkan RUU Holocaust, Israel dan AS ajukan protes
Pemerintah sayap kanan Polandia mengatakan RUU tersebut sangat diperlukan untuk melindungi reputasi warganya. RUU itu juga akan memastikan bahwa Polandia adalah korban, bukan pelaku agresi Nazi Jerman selama Perang Dunia II.
Presiden Polandia Andrzej Duda akan mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Holocaust. Rencana ini langsung mendapat kritikan dari Israel dan Amerika Serikat, mereka mengaku kecewa dengan kebijakan tersebut.
"Undang-undang ini akan melindungi kepentingan Polandia, martabat kita, tentang kebenaran sejarah sehingga tidak ada lagi fitnah," ujar Duda seperti dilansir dari laman Reuters, Selasa (6/2).
Duda mengatakan bahwa dia juga akan meminta Majelis Konstitusional untuk sejumlah klarifikasi tentang RUU tersebut. Undang-undang tersebut memberikan pengecualian untuk penelitian dan seni akademis.
Pemerintah sayap kanan Polandia mengatakan RUU tersebut sangat diperlukan untuk melindungi reputasi warganya. RUU itu juga akan memastikan bahwa Polandia adalah korban, bukan pelaku agresi Nazi Jerman selama Perang Dunia II.
Israel mengatakan bahwa undang-undang tersebut akan mengekang kebebasan berbicara, mengkriminalisasi fakta sejarah dan menghentikan diskusi mengenai keterlibatan beberapa orang Polandia dalam kejahatan Nazi. Aktivis mengatakan RUU tersebut bisa mendorong meningkatnya paham antisemit.
Lebih dari 3,2 juta orang Yahudi yang tinggal di Polandia selama perang dibunuh oleh Nazi, terhitung sekitar setengah dari semua orang Yahudi terbunuh dalam Holocaust.
Israel mengatakan masih berharap Polandia akan melakukan amandemen.
"Kami berharap dalam waktu dekat, sampai pertimbangan pengadilan disimpulkan, kami akan mengubah dan mengoreksi. Israel dan Polandia memegang tanggung jawab bersama untuk meneliti dan melestarikan sejarah Holocaust, " kata Pemerintah Israel dalam sebuah pernyataan di Twitter.
Mengkritik langkah Duda, Sekretaris Negara AS, Rex Tillerson mengatakan dalam sebuah pernyataan "Pemberlakuan undang-undang ini merugikan dan mempengaruhi kebebasan berbicara".
Baca juga:
Menyusuri kelamnya penjara maut Nazi di Birkenau
PBB sebut 206 perusahaan berperan dalam pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat
Amnesty Internasional minta masyarakat dunia desak Israel bebaskan Tamimi
Menyusuri kelamnya penjara maut Nazi di Birkenau
Sanjung alasan Hitler membunuh Yahudi, Menkeu Jepang dikecam
Beri salam ala Nazi di Jerman, pria AS dipukuli