PM Palestina rapat kabinet di Jalur Gaza demi rekonsiliasi Fatah-Hamas
Meski demikian, banyak keraguan meliputi upaya perdamaian Hamas dan Fatah. Sebab, keduanya sudah berulang kali menapaki jalan yang sama tetapi gagal mencapai kesepakatan.
Proses penyatuan kembali dua faksi bertikai di Palestina, Fatah dan Hamas, terus bergulir. Hari ini, Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah, mendatangi Jalur Gaza dan memimpin rapat kabinet gabungan, menandai niat baik kedua organisasi itu buat berdamai.
Ini adalah pertama kalinya Hamdallah menggelar rapat kabinet di Jalur Gaza sejak November tiga tahun lalu. Dia menyatakan sejumlah komite sudah dibentuk buat mengurus bermacam persoalan, seperti aturan pelintas batas dan soal pegawai negeri Palestina di Jalur Gaza.
"Kami berada di sini membuka lembaran baru, buat mengembalikan tujuan nasional ke arah yang benar dan demi berdirinya negara Palestina," kata Hamdallah, seperti dilansir dari laman Al Jazeera, Selasa (3/10).
September lalu, Hamas menyetujui permintaan Presiden Palestina, Mahmud Abbas, supaya membubarkan pemerintahan tandingan di Jalur Gaza. Mereka juga menyatakan siap jika dilakukan pemilihan umum dan perundingan demi terbentuknya pemerintahan tunggal. Jika hal ini terjadi, maka diharapkan bakal mengakhiri perseteruan selama satu dekade antara Fatah dan Hamas, dan penyatuan antara Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang kini dipisahkan oleh wilayah pemukiman ilegal Israel.
Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, beralasan kalau niat perdamaian ini adalah kehendak rakyat Palestina. Dia menyatakan keputusan Hamas membubarkan pemerintahan di Gaza adalah keputusan penting demi rekonsiliasi yang utuh.
"Hamas meminta supaya kehendak dan penderitaan rakyat Palestina dibahas dalam rapat kabinet. Kedua pihak kali ini serius ingin berdamai demi pemerintahan tunggal," kata Hazem.
Meski demikian, banyak keraguan meliputi upaya perdamaian Hamas dan Fatah. Sebab, keduanya sudah berulang kali menapaki jalan yang sama tetapi gagal mencapai kesepakatan.
Sebab, meski Hamas menyerahkan pemerintahan sipil kepada Otoritas Palestina, tetapi mereka berkeras tetap mengurus soal pertahanan dan keamanan. Sebab, selama ini Hamas membentuk pemerintah tandingan di Jalur Gaza karena mereka kalah dari Fatah dalam pemilihan legislatif sepuluh tahun lalu.
Hamas lantas terlibat konflik berdarah dengan Fatah, dan akibatnya Fatah menyingkir dari Jalur Gaza. Usaha perdamaian terakhir terjadi pada 2014, tetapi gagal lantaran Israel menyerbu Jalur Gaza selama 51 hari.
Prinsip Hamas yang keras dan enggan berkompromi dengan Israel juga dianggap menjadi sandungan dalam rekonsiliasi. Sebab, Otoritas Palestina memilih bersahabat dengan Negeri Zionis itu sesuai dengan Perjanjian Oslo diteken pada 1993 dan 1995, oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel.(mdk/ary)