PM Irak ke Gedung Putih, bahas ISIS dan perintah eksekutif Trump

Irak dicoret dari daftar larangan imigrasi Trump, PM Abadi ke AS. Kunjungan PM Abadi ini untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai perang melawan ISIS. Dia juga berharap AS dan aliansinya terus memberikan asistensi ekonomi pada Irak yang diguncang krisis finansial akibat ISIS.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kehadiran Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi di Gedung Putih. Kedatangan Abadi ini akan membahas masalah kelompok teroris Islam Irak dan Syam (ISIS) serta pemerintahan Amerika Serikat yang baru.

Dalam pertemuan ini juga akan dibahas mengenai larangan imigrasi bagi warga Irak oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun, perintah eksekutif tersebut sudah mencoret Irak dari daftar negara imigran terlarang.

"Kami berada dalam bab terakhir, sebelum siap untuk eliminasi militer ISIS di Irak," seru Abadi dalam sebuah video, sebelum meninggalkan Baghdad, dilansir dari CNN, Senin (20/3).

Abadi berharap Amerika Serikat dan aliansi lainnya akan terus menawarkan asistensi ekonomi kepada Irak. Pasalnya, akibat perang melawan ISIS, kini Irak menghadapi krisis finansial.

Pekan lalu, Trump menyatakan akan menambah biaya pengeluaran untuk pertahanan, sebesar USD 54 miliar (setara Rp 719 triliun).

Sementara itu, dalam pertemuan itu, keduanya kerap menyentuh berbagai isu sensitif, salah satunya dengan perintah eksekutif Trump terhadap imigran dari berbagai negara mayoritas muslim, terutama Irak.

Kita ingat betul, baru sepekan menjabat sebagai Presiden AS, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang bikin onar seantero dunia. Dia melarang warga dari tujuh negara, seperti Irak, Iran, Somalia, Sudan, Yaman, Suriah dan Libanon datang ke Negeri Paman Sam.

Akibat hal tersebut, banyak sekali warga dari tujuh negara itu terlantar di bandara dan dideportasi. Namun, sepekan lalu, Irak berhasil dicoret dari versi terbaru perintah eksekutif imigrasi Trump.

Rupanya, hal tersebut merupakan hasil dari lobi intensif Baghdad di tingkat tertinggi. Hal ini dibongkar pejabat senior AS.

Tekanan dari pejabat Irak, termasuk telepon antara Trump dan Abadi 10 Februari lalu. serta percakapan pribadi Abadi dan Wakil Presiden AS Mike Pence di Munich pada 18 Februari, menjadi usaha Irak yang membuahkan hasil.