Perdana Menteri Pakistan dimakzulkan mahkamah agung

Pemakzulan ini dilakukan setelah Gilani dianggap menghina pengadilan karena mengungkap korupsi presiden.

Perdana Menteri Pakistan Yusuf Raza Gilani akhirnya dimakzulkan mahkamah agung negara itu. Putusan ini merupakan buntut dari kasus penghinaan pengadilan yang dilakukannya dua bulan lalu.

BBC melaporkan, Selasa (19/6), lembaga hukum tertinggi itu membacakan putusan pemakzulan siang tadi waktu setempat di Ibu Kota Islamabad. Ketua Mahkamah Agung Pakistan Iftikhar Chaudry memvonis hukuman tambahan hilangnya status Gilani sebagai anggota parlemen.

"Yousuf Raza Gilani didiskualifikasi dari keanggotaan parlemen sejak 26 April, tanggal putusan dijatuhkan. Dia juga diberhentikan sebagai perdana menteri Pakistan," ujar Chaudry.

Gilani mempublikasikan kasus korupsi dana negara di bank Swiss, diduga dilakukan Presiden Asif Ali Zardari dan ratusan politisi tahun lalu. Sejak diminta membuktikan tuduhannya oleh pengadilan sejak awal tahun ini, Gilani tidak bisa mengajukan bukti presiden Zardari tersangkut kasus hukum.

Merujuk undang-undang Pakistan, seorang pemimpin negara harus dimakzulkan setelah dia menjadi terpidana kasus hukum. Vonis ini menurut beberapa pengamat cukup aneh karena pengadilan sempat bilang Gilani hanya mendapat hukuman simbolik, serta berjarak dua bulan dari ketika keputusan bersalah diberikan.

Pengamat politik Pakistan, Muhammad Ilyas Khan menilai prahara politik antara perdana menteri dan presiden itu merupakan perang sipil lawan militer.

Presiden Zardari dengan dukungan tentara ingin melemahkan pemerintahan Zilani yang cukup populer di mata rakyat serta parlemen. "Hukuman ini terkesan dibuat-buat sebagai cara militer melemahkan Gilani. Apalagi dia tahun lalu secara terbuka mengkritik campur tangan militer di pemerintahan," ujar Khan.

Saat ini Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang diketuai Gilani langsung mengadakan rapat khusus di kantor pusat mereka di Islamabad.  (mdk/fas)