Perdana Menteri Pakistan Dianggap Layak Dapat Nobel Perdamaian

Menteri Informasi Pakistan, Fawad Chaudry mengajukan resolusi kepada Majelis Nasional dan menyarankan Perdana Menteri Imran Khan (66) mendapatkan penghargaan Nobel perdamaian.

2019-03-05 12:07:00

Konflik India-Pakistan

Menteri Informasi Pakistan, Fawad Chaudry mengajukan resolusi kepada Majelis Nasional dan menyarankan Perdana Menteri Imran Khan (66) mendapatkan penghargaan Nobel perdamaian. Resolusi tersebut diajukan pada Sabtu (2/3) yang juga merupakan keinginan lebih dari 400.000 orang yang telah menandatangani petisi daring (online) berisi hal serupa

Namun belum diketahui pasti siapa saja yang telah berkontribusi dalam petisi tersebut. Demikian dilansir dari Aljazeera, Senin (4/3).

Keinginan publik dilatarbelakangi tindakan Imran Khan yang dianggap bijaksana, khususnya dalam membebaskan pilot jet tempur India, Komandan Abhinandan Varthaman. Pilot itu ditangkap pada Rabu (27/2) lalu, sesaat setelah penembakan dua pesawat tempur India yang melintas di dalam wilayah udara Pakistan.

Adapun pengumuman pembebasan pilot disampaikan di depan parlemen Pakistan pada Kamis (28/3) dan Khan menyebutnya sebagai pertanda damai dengan India. Ketegangan India-Pakistan meningkat dalam dua pekan terakhir sejak serangan bom bunuh diri di Pulwama, Kashmir yang menewaskan 42 pasukan paramiliter India pada 14 Februari lalu.

Pada kesempatan yang sama, Khan juga mengatakan India dan Pakistan harus hidup dalam damai. Meskipun konflik tidak serta merta berhenti, tindakan itu dianggap cukup signifikan dalam mengurangi ketegangan New Delhi dan Islamabad.

Saat pilot diserahkan pada Jumat lalu, warganet mempopulerkan tagar #NobelPeacePrizeforImranKhan di Twitter, dikutip dari media lokal India NDTV. Tagar itu disertai dengan petisi daring yang mendapatkan simpati dari banyak pengguna.

Menanggapi petisi dan resolusi ini, Khan menyatakan keengganannya dicalonkan sebagai peraih Nobel perdamaian. Ia mengungkapkan hal itu melalui akun Twitter pribadi pada Senin (4/3).

"Saya tidak layak mendapatkan Penghargaan Nobel Perdamaian," cuitnya.

Menurutnya, pihak yang berhak mendapatkan penghargaan bergengsi itu adalah entitas yang menyelesaikan konflik dengan cara yang dikehendaki oleh masyarakat di wilayah Kashmir.

"Orang yang berhak mendapatkan ini (nobel perdamaian) adalah orang yang menyelesaikan perselisihan Kashmir sesuai dengan keinginan orang-orang Kashmir dan membuka jalan perdamaian dan pembangunan manusia di anak benua itu," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, wilayah Kashmir dipersengketakan India dan Pakistan sejak merdeka dari Inggris pada 1947, yang keduanya menginginkan keseluruhan wilayah saat itu. Saat ini terdapat sebagian wilayah yang menjadi wilayah India, dan sebagian lain berada di bawah kedaulatan Pakistan.

Reporter: Siti Khotimah
Sumber: Liputan6

(mdk/pan)