Penjara penuh, pemerintah Rumania bebaskan pejabat terlibat korupsi

Penjara penuh menyebabkan pemerintah Rumania mengeluarkan kebijakan baru. Kebijakan tersebut adalah tidak didakwanya penjahat jika hukuman kurang dari lima tahun, termasuk di dalamnya kasus korupsi.

Kebijakan baru pemerintah Rumania memicu kemarahan rakyat karena dianggap melegalkan korupsi di negara tersebut. Kebijakan yang diberlakukan adalah pejabat pemerintah tidak bisa didakwa jika hukumannya kurang dari lima tahun.

Karenanya, para pelaku kejahatan korupsi yang sebagian besar adalah pejabat dapat dibebaskan dari hukuman penjara. Kebijakan tersebut diterbitkan pemerintah dan secara otomatis berlaku per hari ini, Jumat (3/2).

Hal ini mengkhawatirkan semua orang, bahkan Presiden Klaus Lohannis menyebut hal ini sebagai hari berkabung untuk aturan hukum negara. Para kritikus turut menyesalkan aturan itu, salah satunya profesor di Universitas Terbuka, Dan Brett.

"Ini menunjukkan bahwa pemerintah memberlakukan metode lewat pintu belakang tanpa pengawasan untuk melindungi dan mempromosikannya," kata Brett, seperti dilansir dari laman Daily Mail.

Dikatakan, kebijakan ini dibuat menyusul semakin penuhnya penjara Rumania. Maka, dengan membebaskan sekitar 3.000 narapidana, hal ini bisa mengurangi kepadatan penjara-penjara di negara.

Sejak diusulkannya kebijakan ini, aksi unjuk rasa pecah di seluruh penjuru negara. Ratusan orang turun ke jalanan untuk menyuarakan penolakannya. Bahkan sempat terjadi kericuhan di lokasi demonstrasi karena para pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan polisi anti huru-hara.