Pengamat Asing Soroti Akan Seperti Apa Periode Kedua Pemerintahan Jokowi

Meski partai koalisi yang mendukung Jokowi meraih lebih dari separuh dari 560 kursi DPR, pemerintahan Jokowi di periode kedua nanti 2019-2024 masih akan menghadapi tantangan yang tidak mudah.

2019-05-22 07:23:00

Jokowi

Komisi Pemilihan Umum dini hari kemarin mengumumkan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin memenangkan pilpres 2019 dengan meraih 55,5 persen suara dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 44,5 persen.

Meski partai koalisi yang mendukung Jokowi meraih lebih dari separuh dari 560 kursi DPR, pemerintahan Jokowi di periode kedua nanti 2019-2024 masih akan menghadapi tantangan yang tidak mudah.

"Meski bisa dibilang parlemen nasional 'ramah untuk Jokowi', partai-partai yang tidak mendukung Jokowi masih bisa mengganggu agenda sang presiden," kata Elisabeth Kramer, wakil direktur Pusat Asia Tenggara di Universitas Sydney, Australia, seperti dilansir laman ABC, Selasa (21/5).

"DPR itu terdiri dari individu yang punya agenda mereka sendiri, punya prioritas, dan menjalin hubungan dengan partai-partai," kata dia.

"Oleh karena itu, kondisi semacam itu tidak mudah untuk dijinakkan, dan akan selalu menjadi sumber potensi penghalang bagi setiap proposal reformasi yang diajukan eksekutif, meski kelihatannya akan mudah di atas kertas."

Bagi Australia, kemenangan Jokowi dipandang sebagai kelanjutan dari kebijakan luar negeri Indonesia yang mengambil sikap 'independen dan aktif'.

Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sejak 1 Januari lalu dan selalu menyuarakan upaya kemerdekaan Palestina.

"Akan ada tumpang tindih dalam kebijakan Jokowi di Indo-Pasifik, yang selama ini fokus menjalin hubungan dengan India, Australia," ujar Natalie Sambhi, direktur eksekutif Verve Research di Pusat USAsia Perth.

Sementara itu kelompok pembela hak asasi khawatir periode kedua Jokowi masih akan memperlihatkan sikap otoritarian terhadap kelompok oposisi dan makin buruknya perlakuan terhadap kelompok etnis minoritas serta komunitas LGBT.

"Sebagian orang Indonesia merasa, mau tidak mau, suka tidak suka, sikap tegas itu diperlukan untuk membereskan negeri dengan jumlah penduduk besar dan beragam seperti Indonesia," kata Kramer.

(mdk/pan)