Pengacara di Jepang menganggur, tak tersedia banyak kasus

Padahal jumlah pengacara di seantero negeri cuma 37 ribu. Firma-firma hukum kesulitan bayar tagihan bulanan

Situasi tragis dialami oleh pengacara di Jepang. Para penasehat hukum di negeri Matahari Terbit beberapa tahun belakangan mengalami masalah besar karena lebih sering menganggur.

Wall Street Journal melaporkan, Minggu (3/4), rata-rata penghasilan seorang pengacara untuk bidang hukum korporasi anjlok menjadi 9 juta Yen per tahun (Rp 1 miliar) dari sebelumnya 17,5 juta yen ketika situasi relatif lebih baik pada 2006.

Jika sekilas melihat angka itu dalam perspektif Indonesia, terkesan nominal yang masih besar. Tapi jangan lupa bila biaya hidup di kota-kota besar Jepang dalam setahun bisa dua kali lipatnya. "Sangat sulit bagi kami bahkan sekadar untuk membayar tagihan bulanan," kata Shinici Sakano, pengacara yang mengelola firma hukum di Kota Osaka.

Tidak cuma untuk bidang hukum perdata, kasus-kasus pidana yang membutuhkan jasa pengacara juga sepi. Alhasil, Kementerian Pendidikan Jepang mencatat fakultas hukum kini kurang diminati calon mahasiswa. Tingkat pendaftaran mahasiswa baru ke Fakultas Hukum di seluruh negeri tinggal 1/7 dari masa jayanya pada 2004.

"Sedikitnya jumlah warga Jepang berminat menjadi pengacara akan menimbulkan masalah di masa mendatang," kata Kozo Fujita, Mantan Hakim Pengadilan Tinggi Hiroshima.

Jepang mengubah sistem pengadilan yang menempatkan pentingnya pengacara sejak 2001. Kebijakan itu dibuat karena pada 1990-an, Jepang mengalami kehancuran pasar saham akibat manipulasi perusahaan-perusahaan elektronik. Agar praktik semacam ini tak berulang, maka kampus-kampus berlomba mencetak pengacara spesialis sengketa bisnis dan juga pasar modal. Ternyata sekarang jumlah pengacara sejenis berlebih di Negeri Sakura, mencapai 37 ribu orang.

Sakano punya penjelasan mengapa kehadiran pengacara tidak disambut baik publik maupun perusahaan di Jepang. "Masyarakat Jepang lebih suka menyelesaikan sengketa, baik pribadi maupun perusahaan, lewat jalur-jalur informal. Terutama negosiasi langsung antara pihak yang bersengketa," urainya.