Pemerkosa ini dihukum tak boleh berhubungan seks sampai menikah

Pemerkosa ini dihukum tak boleh berhubungan seks sampai menikah. Dia didakwa hukuman penjara 5 sampai 15 tahun setelah mengakui telah memperkosa gadis 14 tahun. Hakim juga menyatakan dia tidak boleh berhubungan seks dengan siapapun sampai menikah karena berdasarkan laporan penyidik, dia punya 34 pasangan untuk mesum.

Seorang pria bernama Cody Duane Scott Herrera asal Twin Falls, Idaho, Amerika Serikat didakwa hukuman penjara 5 sampai 15 tahun setelah mengakui telah memperkosa gadis 14 tahun.

Berdasarkan keputusan hakim, hukuman tersebut bisa ditunda apabila Herrera berhasil menjalani masa percobaan hukuman selama satu tahun dengan satu mandat lain yakni, tidak boleh berhubungan seks dengan siapapun sampai menikah.

"Jika Anda berada dalam masa percobaan, ada satu syarat yang harus Anda penuhi yaitu Anda tidak boleh berhubungan seksual dengan siapapun kecuali wanita yang Anda nikahi," kata Hakim Randy Stoker kepada Herrera di pengadilan, seperti dilansir dari laman Independent, Rabu (8/2).

Menurut keterangan sang hakim, syarat tersebut dibuat karena berdasarkan laporan penyidik, Herrera memiliki 34 pasangan yang bisa diajak berhubungan seks.

"Saya belum pernah melihat seseorang berusia 19 yang memiliki tingkat aktivitas seksual begitu besar seperti dia," ujar Stoker.

Namun, kuasa hukum Herrera dan ahli hukum saat ini tengah memperdebatkan apakah keputusan hakim memiliki kekuatan hukum sebab menurut beberapa di antaranya hukuman tersebut melanggar hak konstitusional.

"Menurut saya hakim tidak bisa melakukan hal itu. Saya pikir itu melanggar hak konstitusional terdakwa," ungkap profesor di Universitas Idaho jurusan hukum, Shaakirrah Sanders.

Kendati demikian, Jaksa Hibah Loebs mengungkapkan bahwa langkah diambil Hakim Stoker adalah hal yang perlu dilakukan agar terdakwa tidak melakukan pelanggaran lain nantinya.

"Hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan orang-orang melakukan atau tidak melakukan segala macam hal-hal yang dinyatakan hukum dan konstitusional," papar Loebs.(mdk/pan)