Pemerintah Thailand akan tangkap 19 pentolan protes

Penangkapan dilakukan di bawah surat perintah penangkapan dikeluarkan Pengadilan Kriminal Thailand.

Menteri Tenaga Kerja Thailand, Chalerm Yoobamrung, hari ini mengatakan sebanyak 12 satuan tugas (satgas) akan dibentuk untuk menangkap 19 pemimpin demonstran antipemerintah, di bawah surat perintah penangkapan dikeluarkan Pengadilan Kriminal Thailand.

Chalerm mengatakan tidak akan ada kekerasan terhadap para demonstran selama operasi penangkapan pemimpin Komite Reformasi Rakyat Demokratis (PDRC), seperti dilansir stasiun televisi Zee News, Kamis (6/2).

Chalerm, yang juga direktur Pusat untuk Penjagaan Ketentraman dan Ketertiban (CMPO), mengatakan pihaknya juga tengah mengupayakan surat perintah penangkapan terhadap 39 pemimpin PDRC lainnya karena melanggar keadaan darurat.

Dia juga mengatakan sekitar seribu relawan dan polisi akan dikerahkan untuk mengambil kembali kantor Kementerian Dalam Negeri, yang sedang dikepung oleh pengunjuk rasa, dalam waktu empat hari.

Dalam sebuah langkah terbaru, Pengadilan Pidana Thailand hari ini mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi seorang biksu senior sebab diduga mengganggu proses pemilu pada 2 Februari lalu.

Biksu Luang Pu Putta Issara sebelumnya memimpin unjuk rasa di luar kantor Distrik Lak Si di Ibu Kota Bangkok pada 1 Februari untuk memblokir pengiriman surat suara menjelang pemilu 2 Februari.

Aksi unjuk rasa kemudian berubah menjadi bentrokan antara demonstran dan pendukung pro-pemerintah, yang menyebabkan sedikitnya delapan orang terluka dan mengakibatkan pembatalan pemungutan suara di Lak Si.