Pemerintah Skotlandia bakal sahkan UU Anti-Kelaparan

Pemerintah Skotlandia bakal mengesahkan UU Anti-Kelaparan bagi warganya. Menurut pemerintah, setiap warga negara berhak mendapatkan pangan. Kebijakan ini sedang dalam tahap final. Pemerintah juga mengaku siap untuk melakukan peraturan ini di masyarakat.

Pemerintah Skotlandia saat ini sedang merencanakan pengesahan undang-undang anti-lapar untuk warganya. Dalam UU tersebut, dibeberkan 'hak untuk mendapatkan pangan’ bagi penduduknya.

Kebijakan ini pun mengundang evaluasi dari Kelompok Kerja Independen untuk Kekurangan Pangan. Menurut kelompok tersebut, dibuatnya undang-undang tersebut tidak lantas akan mengatasi kekurangan pangan yang dialami oleh penduduk. Karenanya, pemerintah dan badan publik lainnya harus memastikan akses yang aman dan terjangkau bagi penduduk untuk memperoleh makanan.

“Pemerintah Skotlandia harus mempersiapkan tantangan terkait bagaimana penerapan kebijakan dan pemanfaatan sumber daya ini akan terus berlangsung hingga akhir, dalam batas-batas kewenangan yang ada,” kata laporan yang diluncurkan kelompok tersebut, seperti dilansir dari laman the Independent, Jumat (18/11).

Langkah lain yang direkomendasikan kelompok tersebut dan diterima oleh pemerintah adalah memperkenalkan sistem untuk mengukur ketahanan pangan di Skotlandia. Tak hanya itu,kelompok tersebut menyerukan pemerintah Inggris untuk membantu mengurangi risiko sanksi dan keterlambatan dalam sistem kesejahteraan.

"Kami akan terus bekerja sama dengan badan individu dan membantu mengembangkan solusi berkelanjutan untuk mengatasi kekurangan pangan. Ini berarti tidak hanya memberikan orang kesempatan untuk mengakses makanan segar dan sehat, namun juga memberikan makanan ke masyarakat dan mengembangkan keterampilan baru, membantu mencapai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis makanan," ujar Sekretaris Kesetaraan Negara, Angela Constance.