Pemerintah Joe Biden Setujui Penjualan Senjata ke Israel Senilai USD 735 Juta

Pemerintah Presiden Joe Biden telah menyetujui penjualan senjata senilai USD 735 juta ke Israel, seperti diungkapkan sumber yang mengetahui kebijakan tersebut pada Senin.

2021-05-18 13:00:00

Amerika Serikat

Pemerintah Presiden Joe Biden telah menyetujui penjualan senjata senilai USD 735 juta ke Israel, seperti diungkapkan sumber yang mengetahui kebijakan tersebut pada Senin.

Anggota parlemen AS diinformasikan terkait penjualan senjata ini pada awal Mei, hampir sepekan sebelum pertempuran pasukan Israel dan Hamas meletus. Demikian dikonfirmasi seorang pejabat kongres senior kepada Al Arabiya, dikutip Selasa (18/5).

The Washington Post, yang pertama kali melaporkan penjualan senjata itu, mengutip anggota parlemen Demokrat yang mengkritik langkah tersebut: “Mengizinkan usulan penjualan bom pintar ini lolos tanpa memberikan tekanan pada Israel untuk menyetujui gencatan senjata hanya akan membuat pembantaian lebih lanjut.”

Washington berada dalam posisi sulit, di mana Biden berupaya menjadikan HAM sebagai pondasi kebijakan luar negerinya. Tapi Israel, yang harus selalu memiliki superioritas militer di wilayah tersebut menurut UU AS, sejauh ini berhasil menekan AS memblokir pernyataan Dewan Keamanan PBB terkait kekerasan terbaru ini.

Sejumlah anggota Partai Demokrat juga berada di antara mereka yang paling lantang mengkritik Israel dalam beberapa pekan terakhir. Penjualan senjata terbaru ini dengan cepat menuai kritik dari Partai Demokrat, sementara pejabat Republik meminta Biden membantu menambah kekuatan sistem anti rudal Iron Dome Israel.

Anggota parlemen AS dilaporkan mempertanyakan usulan penjualan senjata baru itu, termasuk waktunya dan mengatakan itu bisa dimanfaatkan sebagai pengaruh.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sedikitnya 200 warga Palestina terbunuh karena serangan udara Israel di Gaza dan lebih dari 1.000 orang terluka.

Saat Kongres secara resmi mengetahui penjualan tersebut, para anggota parlemen punya waktu 20 hari untuk mengajukan keberatan atas kesepakatan tersebut dengan menetapkan resolusi ketidaksetujuan yang tidak mengikat.

(mdk/pan)