Pemerintah China keluarkan travel warning ke Turki

Travel warning diberikan terkait protes anti_beijing lantaran kasus muslim Uighur di Xinjiang.

2015-07-07 12:09:41

Turki

Protes anti-Beijing di Turki mengharuskan pemerintah China untuk mengeluarkan peringatan bagi warganya yang berada di Turki atau hendak melakukan perjalanan ke sana. Pasalnya, para demonstran anti-Beijing tersebut mengincar orang-orang China di negaranya, khususnya pegawai pemerintahan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri China. Mereka menganggap adanya protes terhadap China di Turki benar terjadi. Para demonstran mengatakan dalam protesnya akan menyerang dan mengganggu turis-turis China, khususnya pegawai pemerintah China.

Aksi protes anti-Beijing itu dimulai dari adanya pemberitaan muslim Uighur di Provinsi Xinjiang dikekang oleh pemerintah China. Pengekangan dalam hal ini adalah dilarangnya mereka solat dan berpuasa di bulan Ramadan.

Rupanya perlakuan China terhadapat muslim Uighur ini mendapat perhatian penting dari masyarakat Turki yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Mereka melihat ini merupakan hal yang harus dihadapi bersama.

Dilansir dari stasiun televisi Aljazeera, Senin (6/7), para demonstran pergi ke Konsulat Jenderal China di Istanbul pada Minggu kemarin. Dalam aksinya, mereka membakar bendera Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Mereka (muslim Uighur) merupakan saudara kita dan mereka dibatasi untuk menjalankan kepercayaannya," kata Muhammet Gokce (17), salah satu pendemo.

Para pendemo tersebut mengenakan ikatan lengan berwarna biru dengan tulisan 'Orang Turki Timur, kalian tidak sendiri'.

"Mereka tidak melakukan kesalahan apapun, mereka hanya salah karena mereka menjadi muslim. Turki akan membantu saudara kita di sana, dan sudah seharusnya menyelamatkan mereka dari tangan brutal para komunis China," ujar yang lainnya.

Sementara itu, pemerintah China sendiri membantah tudingan soal diskriminasi terhadap warga minoritas itu. "Warga Uighur hidup dan bekerja dalam keadaan damai. Mereka menikmati kebebasan beragama di bawah konstitusi China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying.

(mdk/ard)