Partai Oposisi versus Junta Militer di Pemilu Thailand

Partai pro-militer Palang Prachart, mengklaim meraih 97 kursi majelis rendah sekaligus berhak membentuk pemerintahan Thailand yang baru meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi.

2019-03-28 07:19:00

Thailand

Bagi kaum skeptis, Pemilu Thailand yang digelar Senin lalu adalah bentuk lain dari kudeta militer yang dilakukan lewat pemungutan suara, bukan dengan peluru.

Partai pro-militer Palang Prachart, mengklaim meraih 97 kursi majelis rendah sekaligus berhak membentuk pemerintahan Thailand yang baru meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi.

Komisi Pemilihan Thailand (EC) awalnya mengatakan, partai pro-militer, Partai Palang Pracha Rath (PPRP) memimpin hasil pemilu dan itu akan memposisikannya untuk membentuk pemerintahan di bawah perdana menteri saat ini, Jenderal Prayuth Chan-ocha. Tetapi, ada banyak keluhan tentang penyimpangan dan data yang tidak akurat.

Tujuh partai oposisi Thailand kemarin membentuk sebuah aliansi bertajuk 'Barisan Demokratis' setelah kuat dugaan pemilu telah telah 'dicurangi'.

Partai oposisi mengklaim pihaknya memenangkan suara mayoritas di majelis rendah parlemen dan memiliki hak untuk membentuk pemerintahan.

"Kami ingin menghentikan rezim ini agar tidak berkuasa," kata kandidat Perdana Menteri Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan, dalam sebuah konferensi pers, dikutip dari Aljazeera, Rabu (27/3).

Sebagaimana diketahui, hasil pemilihan umum Thailand masih diselimuti keraguan karena hasil tidak resmi pemilu masih ditunda hingga setidaknya Jumat mendatang. Ada dugaan pembelian suara dan penyimpangan dalam penghitungan surat suara.

Pengumuman hasil Pemilu Thailand 2019 sebelumnya dijadwalkan pada Senin 25 Maret. Namun beberapa pihak melaporkan adanya perbedaan penghitungan jumlah suara. Pengumuman resmi pemilu akan diumumkan paling lambat 9 Mei mendatang.

Berdasarkan sebagian hasil yang keluar, Partai Palang Pracha Rath (PPRP) yang pro-militer masih memimpin hasil pemilu. Dengan demikian, Prayuth Chan-ocha masih menjadi kandidat kuat sebagai perdana menteri.

Namun, aliansi yang dibentuk oleh mayoritas oposisi di majelis rendah bisa menyebabkan kebuntuan di parlemen.

Sudarat mengatakan dengan berkoalisi, aliansi oposisi bisa meraih sedikitnya 255 kursi majelis rendah dari hasil pemilu yang sudah dihitung.

"Meski perhitungan masih berjalan, kami yakin bisa meraih sedikitnya 255 kursi," kata Sudarat.

"Kami nyatakan barisan demokratis yang menentang kekuasaan militer memimpin mayoritas kursi parlemen."

Sekretaris Jenderal Pheu Thai, Phumtham Wechayachai mengatakan kepada wartawan, barisan demokratis saat ini meliputi Partai Kemajuan Masa Depan, Pheu Chart, Prachachart, Seri Ruam Thai, Kekuatan Rakyat dan Ekonomi Baru Thailand.

"Kami akan bekerja sama dengan semua partai yang ada dalam jumpa pers hari ini apa pun yang akan terjadi. Kami siap menghentikan rezim yang ingin tetap berkuasa ini," kata Thanathorn Juangroongruangkit, 40 tahun, dari partai Kemajuan Masa Depan.

(mdk/pan)