Olimpiade sempat cairkan hubungan, kaum muda Korsel tetap enggan damai dengan Korut

Olimpiade sempat cairkan hubungan, kaum muda Korsel tetap enggan damai dengan Korut. Perbedaan sistem pemerintahan menjadi dasar dari ketidaksetujuan itu. Warga Korsel enggan membaurkan demokrasi kapitalis mereka yang makmur dengan Korut yang totaliter atau berpartai tunggal dan melarat.

2018-01-30 07:19:00

Korea Selatan

Tahun ini Korea Selatan menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin. Perhelatan itu diikuti oleh 95 negara dan akan digelar di Pyeongchang pada 9 sampai 25 Februari disusul Paralimpik yang akan diselenggarakan pada 9 sampai 18 Maret mendatang.

Ajang olahraga tahun ini terbilang cukup menarik. Pasalnya, Korea Utara yang dikenal sebagai musuh bebuyutan Korsel juga turut berpartisipasi dalam perhelatan ini. Bahkan kedua negara akan berparade di bawah satu bendera pada pembukaan olimpiade dan membentuk tim gabungan hoki putri.

Sebagaimana diketahui, Korsel dan Korut terlibat permusuhan sejak negara beribu kota Seoul tersebut memutuskan untuk memisahkan diri. Kedua negara juga belum menandatangani perjanjian damai sejak memulai permusuhan pada 1953 silam.

Meski demikian, Korsel tetap menyambut gembira keikutsertaan Korut dalam ajang ini. Bahkan olimpiade ini diharapkan bisa menjadi awal dari perdamaian antara kedua negara sebagaimana disampaikan oleh Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Cho Tae-young.

"Korea Selatan memiliki keinginan bahwa olimpiade ini tidak hanya menjadi pesta bagi warga dunia internasional, tetapi juga menjadi ajang yang bisa membawa kedamaian," harap Dubes Cho.

Menjelang diselenggarakannya olimpiade, sejumlah lembaga survei dan para ahli pun ikut serta dalam menampung suara dari penduduk setempat tentang gagasan perdamaian antara Korsel dan Korut. Hasilnya, sebagian besar warga Korsel, terutama kaum muda, tidak tertarik pada ide rekonsiliasi dan tidak menginginkan Korsel dan Korut menjadi satu bangsa lagi.

Menurut warga, persatuan negara Semenanjung Korea sama sekali tidak realistis. Perbedaan sistem pemerintahan menjadi dasar dari ketidaksetujuan itu. Warga Korsel enggan membaurkan demokrasi kapitalis mereka yang makmur dengan Korut yang totaliter atau berpartai tunggal dan melarat.

"Saya pribadi tidak akan menyambut persatuan kembali karena ini akan membawa beban bagi kita. Karena kita harus membantu kembali perekenomian Korut," kata mahasiswa Korsel, Park Min-cheol (22 tahun), dikutip laman the New York Times, Senin (29/1).

Dalam survei yang dilakukan tahun lalu oleh Institut Unifikasi Nasional Korea yang dikelola pemerintah, warga Korsel terutama yang berusia 20-an, menolak penyatuan kembali dua negara tersebut. Sebanyak 71,2 persen warga sepakat menentang gagasan tersebut.

Sementara itu, dari keseluruhan populasi, dukungan penyatuan kembali menyusut dari 69,3 persen pada empat tahun lalu, menjadi 57,8 persen.

Pakar jajak pendapat menyatakan bahwa kebanyakan warga menganggap Korut sebagai musuh utama, terutama bagi para pria muda yang jiwa berperangnya menjadi semakin besar setelah menyelesaikan wajib militer.

"Kebanyakan pria, terutama yang berusia 20-an, menganggap Korut sebagai musuh mereka langsung. Bagi mayoritas kaum muda Korsel, Korut adalah sebuah negara yang paling tidak mereka sukai," ungkap peneliti dari Institut Asan untuk Studi Kebijakan di Seoul, Kim Ji-yoon.

Bagi sebagian besar warga Korsel, hal terpenting yang harus mereka pikirkan saat ini adalah isu-isu domestik, seperti pengangguran atau persoalan kelayakan hidup. Mereka menilai, tugas penyatuan kembali itu hanya akan memakan dana besar dan menyebabkan masalah menjadi semakin kompleks.

Mereka mengambil contoh dari Jerman Timur dan Barat yang memutuskan bersatu kembali pada 1990. Jerman mengalami masa-masa sulit saat itu. Belum lagi mereka harus beradaptasi dan menyatukan dua masyarakat yang jauh berbeda. Kondisi Korsel dan Korut dinilai bisa lebih parah jika kembali bersatu, sebab kesenjangan ekonomi keduanya sangatlah lebar.

Berbanding terbalik dengan kaum muda Korsel, beberapa veteran justru menginginkan persatuan kembali antara Korsel dan Korut. Terlebih, Presiden Moon Jae-in merupakan sosok yang mendukung persatuan antar Korea.

Lahir di sebuah kamp pengungsian dari orangtua yang melarikan diri dari Korut selama Perang Korea tahun 1950-1953, persatuan kembali dapat membawa kenangan tersendiri baginya.

"Jika Korea bersatu kembali, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menggandeng tangan ibu saya dan mengunjungi kampung halamannya," ujar Moon dalam kampanye pemilihan umum tahun lalu.

(mdk/pan)