Negara-negara ini dukung warganya berpoligami
Dibolehkannya pernikahan sejenis di Amerika memicu seorang pria yang ingin poligaminya diakui negara.
Pekan lalu Mahkamah Agung Amerika Serikat membuat keputusan bersejarah dengan membolehkan pernikahan sejenis di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Presiden Barack Obama sejak masa kampanyenya selalu mendukung kaum gay dan pernikahan sejenis. Di Amerika isu ini masih tetap menimbulkan pro dan kontra.
Berkaca pada keputusan yang membolehkan pernikahan sejenis itu, pria Amerika bernama Nathan Collier di Montana mengatakan dia ingin poligaminya diakui negara.
Surat kabar the Independent melaporkan, Jumat (3/7), pekan ini dia bersama dua istrinya, Victoria dan Christine, datang ke Pengadilan Negeri di Billings, Montana, untuk mengajukan pengesahan atas pernikahan poligami mereka.
"Saat ini kami sedang menunggu jawaban," kata Collier kepada the Independent. "Saya punya dua istri karena saya mencintai dua perempuan dan saya ingin istri kedua punya hak hukum yang sama dan dilindungi."
Saat ini praktik poligami dilarang di seluruh negara bagian di Amerika. Namun Collier mengatakan dia akan menuntut pengadilan jika permintaannya ditolak.
Sejumlah negara di dunia ini memang ada yang malah mendukung warganya untuk berpoligami. Negara mana sajakah itu? Simak ulasannya berikut ini.
Libya
Mahkamah Agung Libya di Ibu Kota Tripoli 2013 lalu mencabut sebuah undang-undang yang menyebut setiap lelaki di negara itu jika ingin punya istri kedua maka harus mendapat izin dari istri pertama.
Stasiun televisi Al Arabiya melaporkan, Kamis (7/2/2013), saat rezim mantan Presiden Libya Muammar Qaddafi masih berkuasa, setiap lelaki ingin memiliki istri kedua wajib mendapat izin dari istri pertama serta harus memiliki kemampuan untuk menafkahi kedua istrinya.
"Jika ada yang ingin punya istri kedua, maka lelaki ini sebelumnya harus memperoleh izin dari pengadilan yang didasarkan dari kemampuan keuangan dan fisik pria itu. Dia juga harus mendapat izin dari istri pertama, meski pengadilan mungkin akan mengizinkannya jika dalam kondisi pengecualian," kata salah seorang dari Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menanggapi masalah hak asasi kaum perempuan di Libya.
Namun, Mahkamah Agung Libya tidak memberikan detail lengkap terkait masalah ini. Keputusan ini dibuat untuk menghapus undang-undang sebelumnya.
Setelah kejatuhan rezim Qaddafi, banyak negara di dunia Barat khawatir Libya akan menerapkan syariah Islam dan menjadikan hukum Islam sebagai satu-satunya sumber konstitusi baru di Libya.
Pencabutan larangan terkait masalah perkawinan ini merupakan satu dari banyaknya langkah yang telah dibuat peradilan Libya dalam rangka memperketat syariah Islam di negara itu.
Mesir
Bank Perkreditan untuk Pembangunan dan Pertanian Mesir memutuskan akan memberi bantuan berupa pinjaman buat mendorong petani muda di negara itu menikahi lebih dari satu perempuan atau berpoligami. Langkah ini diambil dalam rangka memerangi banyaknya perawan tua di negeri Piramida itu.
Stasiun televisi Al Arabiya melaporkan, Rabu (16/1/2013), pemimpin bank itu, Mohsen Batran, kemarin mengatakan pihaknya siap mengucurkan pinjaman kepada petani muda di Mesir buat membantu biaya pernikahan mereka. Keputusan ini diumumkan Batran saat menggelar jumpa pers bersama Menteri Pertanian Mesir, Salah Muhammad Abdul Moamen.
Batran mengatakan pihaknya mendukung para petani muda ini melakukan dua kali pernikahan. Dia menjelaskan bank hanya akan mengenakan bunga pinjaman tiga persen buat pernikahan pertama dan enam persen untuk perkawinan kedua.
Namun, jika lelaki itu masih ingin melakukan pernikahan ketiga, maka bank akan mengenakan bunga lebih dari 15 persen.
Sementara itu, Batran mengkritisi mereka yang ragu mengenai program pinjaman buat mendukung poligami itu. Dia mengatakan pihaknya justru telah membantu 37 ribu petani di Mesir dengan pinjaman mereka.
Surat kabar Al Ahram menulis, saat ini ada sembilan juta perempuan di Mesir belum menikah. Alhasil, ini akan menyebabkan banyaknya gadis-gadis Mesir hidup sebagai perawan tua.
Arab Saudi
Arab Saudi kini memberikan prioritas lebih bagi pria memiliki lebih dari satu istri (poligami) untuk mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah.
Para pemohon ingin mendapat bantuan itu sekarang dapat menambahkan keterangan bahwa mereka memiliki lebih dari satu istri. Dengan pernyataan itu, para pemohon memiliki poin lebih yang akan meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan hibah perumahan, seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya, Senin (13/1), mengutip laporan surat kabar Al-Eqtisadiah.
Seorang sumber di bagian Dana Pengembangan Perumahan Saudi mengatakan semua warga yang telah mendaftar lebih dari dua tahun lalu akan dialihkan ke program-program baru yang telah dikelola oleh Kementerian Perumahan.
Peraturan Kementerian Perumahan juga memungkinkan pasangan memiliki satu anak atau lebih untuk mengajukan permohonan perumahan asalkan anak laki-laki mereka belum menikah dan berusia di bawah 25 tahun atau memiliki anak gadis belum menikah.
Selain itu, dua atau lebih anak yang orangtuanya telah meninggal juga berhak mengajukan bantuan perumahan ini asalkan saudara laki-lakinya lajang dan usianya di bawah 25 tahun.
Kenya
Undang-undang baru Kenya, yang mengizinkan pria beristri sebanyak yang diinginkan, telah ditandatangani oleh Presiden Uhuru Kenyatta.
Kantor presiden Kenya menyatakan pada Selasa (29/04) bahwa undang-undang yang disahkan oleh parlemen bulan lalu itu sudah diteken oleh presiden.
"Pernikahan adalah persatuan sukarela antara seorang pria dan perempuan baik persatuan monogami atau poligami," demikian pernyataan presiden seperti dilaporkan kantor berita AFP dan dilansir BBC, April 2014.
Presiden tetap menandatangani undang-undang meskipun ditentang keras oleh para pemuka agama Kristen dan kelompok-kelompok perempuan.
"Setelah peraturan ini diundangkan, maka pria Kenya boleh melakukan poligami, tanpa memerlukan izin istri untuk menikahi perempuan lain," lapor wartawan BBC di Nairobi, Paul Nabiswa.
"Ini berarti sekarang pria dapat mempunyai istri sebanyak mungkin."
Status perempuan
UU baru ini merupakan hasil amendemen dari peraturan sebelumnya untuk meresmikan praktik tradisional menikahi lebih dari satu perempuan.
Namun perempuan tidak boleh melakukan poligami.
"Ketika Anda menikahi seorang perempuan Afrika, ia harus tahu bahwa akan ada istri kedua, istri ketiga ... ini adalah Afrika," kata Junet Mohammed, seorang anggota parlemen.